detikfokus.com. KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH — Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mengarah pada aktivitas di SPBU 65.735.05 yang berlokasi di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan laporan salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, diduga kuat terdapat aktivitas pembelian BBM dalam jumlah besar oleh sejumlah pelangsir pada malam hari. Bahkan, muncul dugaan adanya kerja sama antara oknum operator SPBU dengan para pelangsir dalam praktik tersebut.
Warga menyebutkan bahwa aktivitas pembelian BBM jenis Pertalite oleh para pelangsir diduga berlangsung secara rutin. Mereka disebut datang pada malam hari dengan membawa berbagai wadah atau jeriken untuk membeli BBM dalam jumlah besar.
Ironisnya, apabila informasi tersebut benar, keberadaan sistem barcode yang diterapkan untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi patut dipertanyakan efektivitas pengawasannya di SPBU tersebut.
Pertamax Disebut Ikut Diborong hingga 1.000 Liter
Tidak hanya BBM bersubsidi jenis Pertalite, warga juga menyampaikan dugaan adanya pembelian BBM jenis Pertamax dalam jumlah besar oleh pelangsir.
Menurut keterangan warga tersebut, jumlah Pertamax yang diduga diambil dalam satu kali transaksi bisa mencapai 1.000 liter. BBM tersebut kemudian diduga dijual kembali dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Warga juga menyampaikan bahwa pasokan BBM dari Pertamina, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi, kerap terlihat habis pada hari yang sama setelah pengiriman.
Namun, seluruh informasi mengenai volume pembelian, frekuensi pengambilan, dan dugaan penjualan kembali tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen penyaluran, rekaman CCTV, data transaksi, serta klarifikasi pihak SPBU dan Pertamina.
Masyarakat Merasa Dirugikan
Salah seorang warga Desa Kayu Bulan mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan aktivitas tersebut.
“Kami sebagai masyarakat Kayu Bulan merasa dirugikan. Apa gunanya SPBU berdiri di desa kami kalau masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM, sementara para pelangsir diduga bisa mengambil dalam jumlah besar? Jangan sampai keberadaan SPBU justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ungkap warga tersebut.
Keluhan ini patut menjadi perhatian serius. Sebab, SPBU yang berada di tengah masyarakat seharusnya memberikan pelayanan yang adil dan mengutamakan kebutuhan konsumen, bukan justru membuka celah bagi praktik penimbunan maupun penjualan kembali BBM dengan harga lebih tinggi.
Dasar Hukum dan Ancaman Sanksi
Apabila dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan dan pembuktian hukum, terdapat sejumlah ketentuan yang patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Pelakunya dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
2. Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001.
Mengatur sanksi terhadap kegiatan usaha hilir migas tertentu yang dilakukan tanpa perizinan berusaha yang dipersyaratkan, termasuk kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM.
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya.
Mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, termasuk pengaturan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
Dengan demikian, apabila ditemukan bukti adanya penjualan kembali BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum operator maupun pihak lain.
Tim investigasi Adhyaksa News Kalteng Akan Konfirmasi ke Pertamina
Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Tim Investigasi Nasional Media Adhyaksa News Kalteng berencana meminta klarifikasi kepada pihak Pertamina wilayah Kalimantan Tengah.
Konfirmasi akan difokuskan pada beberapa hal penting, antara lain:
– Berapa kali pengiriman Pertalite dan Pertamax dilakukan ke
SPBU 65.735.05 dalam satu bulan?
– Berapa kuota dan volume penyaluran masing-masing jenis BBM?
– Bagaimana sistem pengawasan transaksi pembelian BBM menggunakan barcode?
– Apakah pihak Pertamina pernah menerima laporan mengenai dugaan pembelian BBM dalam jumlah besar pada malam hari?
– Apakah terdapat pemeriksaan internal terhadap operator dan pengelola SPBU tersebut?
Tim juga akan meminta penjelasan dari pengelola SPBU 65.735.05 agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak.
Jangan Biarkan BBM Bersubsidi Menjadi Ladang Keuntungan Oknum!
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Jika benar terdapat praktik pembelian dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali demi keuntungan pribadi, maka hal tersebut bukan sekadar persoalan pelayanan SPBU, melainkan persoalan pengawasan distribusi energi yang harus ditindaklanjuti secara serius.
Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum diharapkan tidak tinggal diam. Lakukan pemeriksaan secara transparan, telusuri alur distribusi, periksa data transaksi, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Jangan sampai masyarakat kecil harus mengantre dan kesulitan mendapatkan BBM, sementara pihak tertentu justru diduga menikmati keuntungan dari celah distribusi BBM.
Tim investigasi Media Adhyaksa News Kalteng akan terus menindaklanjuti persoalan ini demi kepentingan masyarakat dan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran.
Penulis : Tim Editor : Tya
Tinggalkan Balasan