
detikfokus.com. JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengungkapkan bahwa pihak Istana Kepresidenan mulai melakukan pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto atau yang dikenal dengan istilah Ring 1 Presiden.
Langkah tersebut menjadi sorotan setelah muncul desakan agar lingkaran inti Presiden dibersihkan dari pihak-pihak yang disebut memiliki keterkaitan atau pernah direkomendasikan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Juri menjelaskan, pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar Presiden merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pihak Istana. Menurutnya, lingkungan Istana mencakup sejumlah lembaga, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Pernyataan tersebut disampaikan Juri saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak Istana Kepresidenan untuk melakukan peninjauan terhadap personel yang berada di lingkaran inti Presiden Prabowo.

Sugiat menilai langkah tersebut perlu dilakukan guna memastikan tidak ada pihak yang berpotensi mengkhianati kepercayaan Presiden. Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pejabat, politisi, hingga media yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri.
“Saya berharap, saya blak-blakan saja, karena ini kepentingan Partai Gerindra. Dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, kepentingan bangsa ini. Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan,” ujar Sugiat dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretariat Negara di Gedung DPR RI.
Profil Singkat Juri Ardiantoro
Juri Ardiantoro lahir di Brebes, Jawa Tengah, pada 6 April 1973. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara, ia pernah mengemban tugas sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi.
Juri juga memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016–2017, menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.
Perkembangan Kasus Dugaan Penyadapan
Dalam informasi yang disampaikan terkait kasus dugaan penyadapan tersebut, disebutkan bahwa empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat nama tersebut, tiga orang disebut telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi dikabarkan belum ditahan karena masih menjalani proses pemulihan setelah sakit.
Selain itu, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso disebut telah menjalani sidang etik dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Perkembangan ini menempatkan langkah pemeriksaan personel di lingkungan Istana sebagai perhatian publik. Namun, proses pemeriksaan tersebut perlu tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepastian hukum.
Penilaian terhadap seseorang tidak semestinya hanya didasarkan pada dugaan kedekatan, hubungan profesional, atau rekomendasi dari pejabat sebelumnya. Setiap keputusan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : M. Faza Editor : Tya



Tinggalkan Balasan