detikfokus.com, Kalimantan Timur. Organisasi Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul polemik perjalanannya ke Singapura ketika daerah yang dipimpinnya tengah menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
KAMAKSI menilai polemik tersebut bukan sekadar persoalan perjalanan seorang pejabat ke luar negeri, melainkan menyangkut sensitivitas kepemimpinan, tanggung jawab kepala daerah, serta kemampuan pemerintah memastikan keselamatan masyarakat di tengah situasi kebencanaan.
Foto Rudy Mas’ud yang beredar di media sosial pada 12 Oktober 2026 memicu kritik publik karena memperlihatkan dirinya berada di Singapura ketika persoalan karhutla dan kabut asap menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Timur.
Berdasarkan pemberitaan pada 13 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa perjalanan tersebut bertujuan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Pemprov menyatakan biaya pemeriksaan menggunakan dana pribadi, perjalanan telah memperoleh persetujuan lisan dari Menteri Dalam Negeri, dan permohonan tertulis diproses secara paralel. Rudy juga dilaporkan telah kembali menjalankan agenda pemerintahan di Kalimantan Timur.
KAMAKSI menghormati hak setiap orang untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun, organisasi ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama, terutama ketika wilayahnya menghadapi ancaman bencana.
*KAMAKSI: Presiden Harus Memastikan Kepala Daerah Bertanggung Jawab kepada Rakyat*
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menyampaikan kritik keras terhadap polemik tersebut.
“Ketika masyarakat menghadapi ancaman karhutla, kabut asap, dan dampak lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi, seorang gubernur dituntut menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan memiliki kepekaan sosial. Publik berhak mempertanyakan prioritas pemerintah ketika situasi seperti ini terjadi,” kritik Joko.
Joko menegaskan, KAMAKSI meminta Presiden Prabowo tidak menganggap persoalan ini sebagai kontroversi media sosial semata. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara serius, koordinasi lintas instansi berjalan efektif, dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas.
“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa setiap kepala daerah menjalankan amanah pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Kami mendesak Presiden memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Jika ditemukan pelanggaran atau dasar hukum yang memenuhi persyaratan, kami meminta pemerintah mempertimbangkan penonaktifan sementara sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” kata Joko.
Menurut KAMAKSI, jabatan gubernur bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah yang menuntut kehadiran, kepemimpinan, dan kemampuan mengambil keputusan ketika masyarakat menghadapi persoalan serius.
“Kami tidak mempersoalkan hak pribadi seseorang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Yang kami soroti adalah tanggung jawab publik dan bagaimana pemerintah memastikan penanganan bencana tidak terganggu. Jangan sampai masyarakat merasa persoalan yang mereka hadapi tidak menjadi prioritas pemimpinnya.”
*Data Karhutla Harus Menjadi Perhatian Serius Pemerintah Pusat*
KAMAKSI menilai urgensi evaluasi semakin kuat karena persoalan karhutla di Kalimantan Timur membutuhkan penanganan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam laporan harian yang dipublikasikan BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk Senin, 12 Oktober 2026, tercatat akumulasi luas lahan terbakar sekitar 8.559,61 hektare. Laporan tersebut juga mencatat 1.203 titik panas, 11 titik kebakaran yang ditangani pada hari pelaporan, serta pengerahan personel lintas unsur.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pencegahan, pemadaman, pemantauan kualitas udara, dan perlindungan masyarakat. KAMAKSI meminta pemerintah pusat memastikan upaya penanganan berlangsung efektif, terutama bagi warga yang berisiko terdampak asap dan gangguan lingkungan.
KAMAKSI juga menekankan bahwa evaluasi terhadap gubernur harus dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, antara lain efektivitas koordinasi penanganan bencana, kesiapan perangkat daerah, respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pemerintahan.
*Lima Tuntutan KAMAKSI kepada Presiden Prabowo*
KAMAKSI menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia:
1. Memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, khususnya terkait respons pemerintah daerah terhadap persoalan karhutla dan pelayanan publik.
2. Memastikan pemeriksaan administratif dilakukan secara transparan, termasuk memverifikasi prosedur perjalanan luar negeri dan persetujuan yang disebut telah diberikan.
3. Memperkuat penanganan karhutla, melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pengerahan sumber daya, serta perlindungan kesehatan masyarakat.
4. Mempertimbangkan penonaktifan sementara apabila terdapat dasar hukum yang memadai, dengan tetap mengikuti kewenangan dan prosedur yang berlaku.
5. Memastikan masyarakat memperoleh informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai langkah pemerintah dalam menangani karhutla serta hasil evaluasi yang dilakukan.
*KAMAKSI: Kritik Adalah Bentuk Kontrol Sosial*
Joko Priyoski menegaskan bahwa tuntutan KAMAKSI merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kritik tersebut dimaksudkan untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik, bukan untuk menghakimi urusan kesehatan pribadi seseorang.
“Rakyat membutuhkan pemerintah yang tanggap, bukan sekadar penjelasan setelah muncul polemik. Presiden harus memastikan setiap pejabat publik menjalankan amanahnya secara profesional, transparan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” ucap Joko.
Joko menambahkan, KAMAKSI akan terus mendorong agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan kebakaran, pemulihan lingkungan, pengawasan penyebab kebakaran, dan perlindungan warga yang terdampak.
KAMAKSI berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Timur semakin optimal, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga, dan setiap pejabat publik memahami bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya.
Penulis : Tim Editor : Tya
Tinggalkan Balasan