Tuduhan Makar, Benarkah Presiden Jokowi Paranoid terhadap Oposisi?

0
561

Tanggal 02 Desember atau 212 pasti menjadi tanggal paling melekat dalam perjalanan proses demokrasi Indonesia, setelah Era Reformasi. Bukan semata-mata demo kolosal terbesar, yang mengalahkan demonstrasi yang menumbangkan Orde Baru, tetapi penangkapan sejumlah aktivis yang dicokok atas tuduhan makar.

Tak diduga sebelumnya bahwa Joko Widodo yang kala kampanye Pilpres menyebut dirinya suka didemo, ternyata berlaku sebaliknya. Tak tanggung-tanggung, yang turut ditangkap adalah adik Ketum PDIP Megawati,  Rachmawati Soekarno Putri.

Kematangan seorang pemimpin justru diuji ketika ada tekanan, bailk sosial, ekonomi, politik, dan ketegangan lain yang menuntut sikap kenegarawanan dan kecerdasan khas pemimpin besar.

Jika dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, rezim Jokowi dapat dikatakan tidak lebih baik dalam hal ini. SBY juga pernah menghadapi situasi serupa, tetapi tidak satu pun aktivis politik ditangkap.

Sepanjang pemerintahannya, kata pencitraan menjadi sangat populer karena biasa disematkan kepada dirinya, apa pun situasinya. SBY juga mendapat ancaman penggulingan pada 2011, melalui cap Rezim Pembohong.

Lebih dari seratus tokoh dari latar belakang agama, politik dan intelektual menginisiasi mosi tidak percaya kepada pemerintahan SBY. Sejumlah tokoh seperti Rizal Ramli, Fuad Bawazier, Yudi Latief, dan Permadi dkk rajin mengikuti pertemuan-pertemuan hingga ikut turun ke jalan meneriakkan tahun 2011 sebagai Tahun Kebenaran, dengan target jelas menggulingkan SBY melalui aksi massa. Sejumlah anggota DPR juga tampak menghadiri pertemuan yang membahas pelengseran, tapi tak satu pun dilaporkan ke polisi—bandingkan dengan pelaporan Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

“Pertemuan ini saya harapkan terakhir, sudah saatnya revolusi digaungkan sebelum rakyat memberontak,” kata Permadi pedas dalam deklarasi bertajuk Pertemuan Meja Bundar yang digelar di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta kala itu. Penulis pun menjadi saksi mata betapa bergeloranya Permadi dan sejumlah tokoh lainnya dalam memaki-maki SBY.

Banyak tokoh lainnya secara terang-terangan menyerukan sudah saatnya rezim pencitraan SBY diganti. Namun, inisiasi untuk menggoyang kedudukan SBY kandas. Saat itu, sejumlah rentetan demo hanya diikuti beberapa ribu orang, termasuk yang fenomenal dengan membawa kerbau yang di badannya dicat tulisan “SiBuYa” dan dibokongnya ditempel gambar SBY dengan tulisan “Turun!!!!”. Belum lagi teatrikal-teatrikal satir, juga menggunakan kerbau, oleh para aktivis di pentas seni.

SBY yang seorang jenderal pasti lebih tahu cara menculik atau menangkap lawan. Akan tetapi, dia mengambil sikap yang lebih santun, memposisikan diri sebagai korban, TNI dan Polri pun tenang. Akibatnya, rakyat kebanyakan justru mendukungnya.

Situasinya kini berbalik, demonstrasi yang judulnya menuntuk keadilan, malah buru-buru digaungkan dengan upaya makar. Kita takut jika apa yang dilakukan Jokowi dengan menangkap sejumlah aktivis menjadi indikasi lemahnya instrumen persuasi dan komunikasi seorang pemimpin, yang dalam hal ini Jokowi sebelumnya banyak dipuji. Ke mana gaya Jokowi menjinakkan lawan dengan undangan makan siang? Ke mana pula gaya Jokowi yang jika ingin melakukan “penertiban” akan melakukan pendekatan personal?

Pola penangkapan dan tindakan koersif seperti ini justru dapat kontraproduktif, yakni mendelegitimasi Jokowi di mata lawan dan kaum intelektual yang sangat menghargai kebebasan berpendapat.

Kita lihat dahulu, apakah mereka hanya “diamankan” supaya tidak ikut demonstrasi dan memprovokasi massa, atau mereka ditangkap karena melakukan oposisi kepada pemerintah. Jika yang kedua menjadi pilihan, Jokowi pasti terlalu paranoid. Mengutik pernyataan politisi gaek Permadi, “Pemerintah Jokowi lebih parah dari Soeharto.”