Sudah Saatnya Hentikan Adanya Dinasti Politik di Indonesia

0
209

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, mengungkap tiga cara untuk mencegah dinasti politik yang melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga cara tersebut, mencakup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Pertama, langkah jangkah pendek adalah memotong struktur dinasti politik melalui jalur hukum,” ujar Adnan dalam diskusi bertajuk Korupsi dan Politik Dinasti di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).

Penegakan hukum atas dinasti politik, kata Adnan, terbukti efektif mencegah mengakar dan menguatnya dinasti politik di daerah. Salah satu contohnya, dinasti politik Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang sudah tidak terlalu mengakar lagi di Banten.

“Anak Ratu Atut, Andika yang menjadi calon Gubernur Banten sekarang menghadapi lawan yang tangguh. Jika tidak dijerat hukum, dinasti Atut pasti langgeng. Seharusnya juga harus dengan pencabutan hak politik,” tandas dia.

Langkah kedua, lanjut Adnan, langkah jangka menengah dengan pendekatan teknokratis untuk menutup dinasti politik. Hal ini dilakukan dengan e-budgeting dan e-procurement.

“Sayangnya, langkah teknokratis ini lebih banyak inisiatif kepala daerah misalnya Bu Risma di Surabaya. Seharusnya, ada inisiatif dari pemerintah pusat dengan memerintah langkah teknokratis diterapkan semua instansi melalui perintah Undang-undang,” jelas dia.

Langkah ketiga, kata Adnan, adalah langkah jangka panjang dengan mendorong masyarakat untuk melek politik dan lebih rasional. Contohnya, kata dia, gelaran Pilkada DKI Jakarta di mana pemilihnya sudah rasional sehingga memilih bukan berdasarkan SARA dan dinasti politik, tetapi lebih obyektif soal kinerja, program dan mereka relatif tidak bisa dipengaruhi oleh cara-cara yang ‘kotor’.

“Masyarakat harus semakin terbuka dan melek secara politik untuk menetukan mana yang layak menjadi pemimpin mereka. Di Jakarta saja hampir semua calon bukan kader parpol. Artinya, tuntutan pemilih sangat tinggi sehingga partai tidak banyak pilihan. Pada akhirnya, masyarakat bisa mengontrol partai,” pungkas Adnan.