Sistem Pemilu Terbuka dan Tertutup, Ini Kelebihan dan Kelemahannya

0
321

Sistem pemilu terbuka dan tertutup menjadi salah satu yang menjadi perdebatan dalam draft Rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan digunakan serentak pada 2019. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mendukung sistem pemilu terbuka.

“Menurut saya sistem terbuka itu lebih membantu partai untuk memperbaiki dirinya ketimbang sistem tertutup,” kata Hanta dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Hanta menjelaskan sistem pemilu di Indonesia harus memberikan ruang partisipasi publik. Dia yakin sistem pemilu terbuka bakal mendorong legislator tidak main-main dengan tugasnya.

“Kalau kita mau tertutup tambah sempurna, akan diputuskan oleh parpol dan rakyat jadi penonton. Maksud saya adalah ruang-ruang itu republik itu dalam rangka untuk mendorong. Logikanya obat, terbuka mendorong legislator tidak main-main dengan dapilnya.

Kesimpulan saya faktor uang tidak melulu jadi nomor satu dalam politik,” papar dia.

Hanta menyebut sistem pemilu tertutup menjadikan pemerintahan hanya dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok yang berkuasa (oligarki). Lantaran calon kepala daerah atau calon legislatif ditentukan oleh pejabat partai, sementara dengan sistem pemilu terbuka masyarakat bisa memilih sendiri calon yang disukainya.

“Nanti dengan sistem tertutup semakin oligarki. Nanti yang menentukan (calon) pejabat tinggi di partai. Yang lain ya tidak bisa terpilih. Tapi kalau (sistem pemilu terbuka) saya tidak suka beliau, saya punya mekanisme menghukum beliau dengan tidak memilihnya,” ujarnya.

Dia sepakat masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanta berpendapat jika tujuannya untuk memperkuat demokrasi tentu harus menambah partisipasi publik.

“Cuma kalau berbasis demokrasi kita untuk memperkuat demokrasi dalam arti secara sistem tadi ruang-ruang publik. Demokrasi itu yang esensial partisipasi publik dan itu yang makin kecil ruangnya kalau tertutup,” jelas dia.

“Kalau demokrasi, semakin tinggi partisipasi publik itu semakin baik. Jadi konsekuensinya selain dari derajat partisipasinya harus diperhatikan selain dari derajat representasi,” sambungnya.

Sementara itu Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar di lokasi yang sama, berpendapat sistem pemilu terbuka terbatas yang diusulkan oleh pihaknya adalah jawaban dari keraguan tersebut. Pertimbangannya sistem itu menjadi penengah diantara dua kutub sistem pemilu terbuka dan sistem pemilu tertutup.

“Ada aspirasi publik supaya tidak membeli kucing dalam karung, Maka kita buka konsepsi terbuka terbatas. Ini ilmu baru tapi ini bukan sistem yang bukan-bukan. Ada akses keterbukaan partai, tapi otoritas,” pungkasnya.