Selama 2016, 10 Kepala Daerah Ditangkap KPK Terkait Kasus Korupsi

0
590

Banyaknya korupsi di tingkat kabupaten/kota ternyata menjadi salah satu target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2016.

Upaya penindakan berupa penyadapan hingga operasi tangkap tangan juga menyasar hingga ke pejabat daerah.

Sepanjang tahun ini, setidaknya 10 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Beberapa di antaranya telah ditahan, dan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Daerah dan pusat belum berubah secara signifikan. Yang hanya beberapa kilometer dari Bandung saja terlibat korupsi, bagaimana yang ada di ujung Timur dan Barat?” Ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melalui pesan singkat, Minggu (11/12/2016).

Berikut daftar 10 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sepanjang 2016:

1. Bupati Subang Ojang Sohandi

Ojang Sohandi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014.

KPK menduga uang tersebut diberikan agar Jaksa Penuntut meringankan tuntutan terhadap Jajang, dan mengamankan Ojang agar tidak tersangkut kasus tersebut di persidangan.

Selain itu, Ojang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Hal ini bermula saat dilakukan penangkapan terhadap Ojang di Subang, Jawa Barat.

Petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 385 juta di mobil milik Ojang. KPK menduga uang tersebut merupakan bentuk gratifikasi terhadap Ojang selaku penyelenggara negara.

Tak hanya itu, Ojang juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

2. Bupati Rokan Hulu Suparman

Pada April 2016, KPK menetapkan Bupati terpilih Rokan Hulu, Suparman sebagai tersangka.

Suparman ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015.

3. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penyidik KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

4. Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian

KPK menetapkan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin.

Yan Anton diduga menerima suap terkait proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

5. Wali Kota Madiun, Bambang Irianto

Lutfy Mairizal Putra Walikota Madiun Bambang Irianto menggunakan batik biru di KPK. Bambang menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka, Jakarta, Selasa (8/11/2016)
Bambang diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014.

Bambang diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

6. Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan

KPK menetapkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka. (Baca: KPK Tetapkan Bupati Tanggamus sebagai Tersangka Suap)

Bambang diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

7. Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome

Status tersangka Marthen pada November 2014 lalu, pernah dibatalkan oleh hakim dalam gugatan praperadilan.

Pada Senin (14/11/2016), Marthen ditangkap di kawasan Tamansari, Jakarta Barat.

8. Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun

Penetapan Samsu sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada 2012. Samsu sebelumnya mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar untuk Akil.

Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi. Menurut Samsu, pemberian uang Rp 1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.

9. Wali Kota Cimahi, Atty Suharti

Wali Kota non aktif Cimahi Atty Suharti mengangkat map untuk menutupi wajahnya seusai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/12).

Dalam pemeriksaan, para penyuap mengakui bahwa pemberian sebesar Rp 500 juta kepada Atty dan Itoc terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi.

Kedua pengusaha ingin menjadi kontraktor proyek pembangunan pasar yang nilai total proyeknya mencapai Rp 57 miliar.

10. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman

Taufiq ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat korupsi terkait 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009.

Selain itu, ia juga disangka menerima gratifikasi sejak tahun 2008.