Saling lempar kenaikan tarif STNK & BPKB bukti pemerintah amatiran

0
230

Kebijakan menaikkan tarif administrasi pengurusan STNK dan BPKB menuai kritik banyak pihak. Selain karena besaran kenaikan yang mencapai 3 kali lipat, pemerintah dan kepolisian RI pun saling lempar tanggung jawab terkait penentu kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap itu menunjukkan karut marut koordinasi antar pemangku kepentingan. Sikap saling lempar tanggung jawab ini akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Saya kira ini tidak bagus juga di mata masyarakat. Ini menimbulkan distrust ketidakpercayaan apakah ini main-main atau dikelola secara amatiran,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (9/1).

Fadli menduga kenaikan tarif ini lantaran pemerintah kekurangan biaya untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur. Namun, sangat disayangkan jika kekurangan dana tersebut dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga pengurusan surat kendaraan. Padahal seharusnya segala yang berkaitan dengan publik dibuat lebih mudah.

“Seharusnya biaya peningkatan pelayanan itu turun, itu kan bagian dari masyarakat untuk dapatkan pelayanan. Jadi STNK, SIM dan lain-lain seharusnya enggak boleh naik, turun itu boleh sehingga sebagai bentuk komitmen negara melayani masyarakat,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mendesak pemerintah segera menjelaskan alasan dan tujuan dinaikkannya tarif STNK dan BPKB. Pemerintah juga diminta mengkaji ulang penerapan tarif tersebut agar tidak mempersulit perekonomian masyarakat.

“Jadi seharusnya dipertimbangkan masak-masak jangan sampai memberatkan masyarakat yang sudah kehidupan ekonominya makin hari makin berat,” tegasnya.