Resmi, Upah Minimum Provinsi DKI 2017 Naik Jadi Sebesar Rp 3,3 Juta

0
688

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.355.750, Kamis (27/10). Angka ini naik 8,25 persen dibanding UMP tahun 2016 Rp 3.100.000, sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri.

UMP Rp 3,3 juta itu telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur yang diteken Ahok hari ini. Penetapan UMP buruh ini merupakan keputusan penting terakhir yang diambil ahok di hari terakhir dirinya menjabat gubernur, sebelum cuti untuk kampanye selama 3,5 bulan.

“(Pergub penetapan) UMP sudah ditandatangani. Aku yang teken tadi,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis (27/10).

Ahok mengatakan, besaran UMP didasarkan dari formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Besaran UMP tahun berjalan (Rp 3,1 juta) ditambah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Hal itu membuat besaran UMP DKI adalah Rp 3.355.750.

“Rp 3,3 (juta) berapa lah. Ikuti peraturan pemerintah saja,” ujar Ahok.

Upah buruh DKI 2017 Rp 3.355.750 yang naik 8,25 persen dari tahun ini tepat dengan keputusan Menaker. Sebelumnya, Menteri Hanif Dhakiri mengharuskan seluruh kepala daerah agar menetapkan kenaikan UMP minimum 8,25 persen.

Ahok mengungkapkan, sudah mengirim kepada Kementerian Tenaga Kerja. Surat tersebut berisikan permintaan agar UMP DKI ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Tapi  ditolak kan. Kita minta pakai KHL, survei, jadi lebih tinggi sedikit. Sekitar 3,4 juta atau berapa,” tutur Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengharapkan buruh menerima keputusan akhirnya tersebut. Sebab sebagai pejabat dia harus mengikuti aturan yang sudah diputuskan.

“Ya enggak bisa (mogok dan demo) dong. Mesti ikut aturan,” tutupnya.

Ahok mengatakan, ancaman buruh untuk mogok massal jika besaran UMP DKI 2017 tak ditetapkan sesuai tuntutan mereka, yakni sebesar Rp 3.831.690 atau naik sebesar 23%, tak bisa diterima. Penetapan besaran UMP harus mengacu peraturan pemerintah, bukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi mereka.

“Mesti ikut aturan,” ungkap Ahok.

Mengacu pada Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada Rabu (26/10), pemerintah dan pengusaha telah disepakati besaran angka yang akan direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk disahkan.

Dewan Pengupahan DKI sepakat merekomendasikan tiga angka yang mewakili masing-masin unsur tripartit dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Besaran angka, usulan perwakilan pengusaha dan pemerintah mengacu pada PP No.78/2015 sebesar Rp3.355.750. Sedangkan, angka usulan serikat pekerja sebesar Rp3.831.690, .

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta sekaligus Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Priyono mengatakan penetapan UMP DKI akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Rekomendasi besaran UMP sudah diserahkan ke Gubernur. UMP DKI selambat-lambatnya ditetapkan pada 1 November 2016,” ucapnya.