Perlukah pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya

0
274

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya yang pertama kali digaungkan oleh Presiden Soekarno kembali muncul ke permukaan saat ini. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh pihak Istana bahwa Presiden Joko Widodo telah mewacanakan hal tersebut.

Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, mengatakan, Presiden Joko Widodo memang sudah mewacanakan untuk memindahkan Ibu Kota sejak di awal pemerintahan. Namun, keputusan tersebut akan tetap bergantung pada hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

“Banyak (alasan pemindahan Ibu Kota) untuk Indonesia sentris. Sudah diwacanakan Presiden,” ujar Teten di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa waktu lalu.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN, Arifin Rudiyanto, menjelaskan, meskipun wacana pemindahan Ibu Kota sudah ramai sejak lama, Bappenas baru saja mendapatkan instruksi langsung Presiden Joko Widodo untuk melakukan kajian. Dia menegaskan, kajian tersebut sampai saat ini masih bersifat sangat mentah.

“Kajiannya baru saja dimulai. Baru diperintahkan. Kalau Presiden minta cepat, ya pasti cepat. Tapi kami masih cari dulu kriteria dan variabel-variabel apa yang digunakan,” katanya awal pekan ini.

Sementara itu, Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pihaknya akan mengupayakan kajian mengenai wacana tersebut rampung tahun ini.

“Setelah itu (kajian selesai), kami serahkan kepada Presiden untuk membuat political decision,” ujarnya di kantornya, kemarin.

Kajian yang Tak Berujung?

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan, hingga saat ini tidak ada kajian yang mendalam mengenai hal ini. Bahkan kajiannya pun selalu berubah di setiap presiden baru.

“Ah wacana melulu. Dari zaman Soeharto (kajian) itu sebenarnya. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono diulang lagi. Ke Palangkaraya lah, ke Jonggol lah. Mau kemana lagi?” ujarnya kepada VIVA.co.id, Rabu 12 April 2017.

Menurut dia, masyarakat sudah terlalu lama publik dibuat bingung dengan wacana ini. Tapi, hingga kini pemerintah belum memberikan kejelasan secara detail seperti indikator apa yang dikaji atau seberapa mendesaknya kebijakan ini.

Karena menurutnya, banyak aspek yang harus diperhatikan pemerintah untuk memastikan perpindahan tersebut sesuai yang diharapkan. Misalnya, infrastruktur dasar, tata ruangnya dan letak geografis Ibu Kota Baru tersebut.

“Infrastruktur siap apa enggak? Bandara gimana? Pelabuhan gimana? Palangkaraya itu jauh loh dari laut,” tambahnya.

Belajar dari pengalaman, lanjutnya, negara-negara yang sukses memindahkan Ibu Kota atau kota bisnis dan pemerintahannya berbeda, mayoritas adalah negara kontinental.

“Kita ini negara kepulauan. Modelnya mau gimana? Mau seperti Malaysia? Atau Amerika Serikat yang pindahan New York ke Washington? Tapi, AS itu kan kontinental. Malaysia juga perencanaannya lama sekali.

Dia berpendapat, semua pihak harus kompak jika menginginkan wacana ini terwujud. Namun, pemerintah harus konsisten dalam mengkaji kebijakan ini, meskipun sudah berganti kepemimpinan.

“Gini loh, kita kan punya orang-orang pintar. Banyak loh. Buat dulu deh kajian teknisya seperti apa,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Bambang mengakui, kajian mengenai hal ini membutuhkan peran dari penyelenggara terkait. Sebab, nantinya calon Ibu Kota tidak hanya akan membangun infrastruktur, namun akan meliputi sarana maupun prasarana pendukung.

“Kami akan melibatkan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Perhubungan. Misalnya, nanti bandara seperti apa yang harus dibangun di Ibu Kota tersebut,” kata Bambang.

Sarana dan prasarana tersebut, kata Bambang, memang dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas calon Ibu Kota. Apalagi, nantinya calon Ibu Kota akan menjadi pusat pemerintahan, yang diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru.

“Tentu harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta sebagai bandara utama,” kata mantan Menteri Keuangan tersebut.

Bambang pun tak memungkiri, rencana tersebut masih akan melewati pembahasan secara mendalam oleh dewan di parlemen. Selain itu meskipun kajiannya cepat selesai, pemindahan Ibu Kota juga dipastikan tidak cukup dilakukan dalam satu pemerintahan.

“Butuh suatu kepastian dari pemerintah berikutnya. Jangan sampai sudah maju separuh, tahu-tahu berhenti. Kemauan politik tetap penting,” ucap Bambang.

Lingkaran Jokowi Pernah Menolak

Wacana pemindahan Ibu Kota yang sudah lama digaungkan tidak bisa dipungkiri menui pro dan kontra berbagai pihak. Tidak terkecuali orang-orang yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan Jokowi.

Bahkan VIVA.co.id mencatat, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun pernah bersuara lantang menentang rencana itu. Saat itu, pemindahan Ibu Kota digaungkan oleh Presiden SBY di periode kedua kepemimpinannya pada 2013 lalu.

Wacana tersebut muncul karena banjir besar yang terjadi di Jakarta pada tahun itu. Jusuf Kalla juga sudah tidak menjadi wakil presiden.

“Kalau pindah, pertama, ke mana? Kedua, pindah kantor gampang, pindah orangnya bagaimana? Kalau pegawai pusat di Jakarta katakanlah 200 ribu orang di pusat, itu bagaimana caranya? Tidak semudah itu,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat 18 Januari 2013.

Pemindahan Ibu Kota, kata Kalla, bukan prioritas yang harus dilakukan. “Tak ada gunanya pindah, tapi Jakarta tetap kumuh,” tegasnya.

Selain JK,  Puan Maharani yang saat ini menjadi salah satu menteri koordinator di kabinet Jokowi, juga merupakan salah satu orang yang lantang menentang perpindahan Ibu Kota yang digaungkan pada 2010. Saat itu, Puan masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut dia, pemilihan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sudah diputuskan oleh Undang-undang.

“Ya, enggak setuju lah. Kan itu sudah diputuskan Undang-undang. Kalaupun ada wacana seperti, kita lihat dulu apa sih urgensinya,” kata dia seusai menghadiri acara pelantikan walikota dan wakil walikota Solo, di Solo, Rabu, 28 Juli 2010.

Siapa yang Diuntungkan?

Memindahkan Ibu Kota suatu negara bukanlah hal yang kecil, banyak biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Pengaruhnya pada perekonomian Ibu Kota baru juga sangat besar.

Agus Pambagio menilai bisnis tanah yang paling sensitif dengan isu ini. Harga tanah di calon Ibu Kota Baru pasti akan langsung meroket, meskipun hal ini masih menjadi wacana.

“Teriak-teriak terus yang untung makelar tanah nanti,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda, juga sependapat dengan Agus. Pasar properti di daerah calon Ibu Kota baru, misalnya yang kini diwacanakan yaitu Palangkaraya, pasti akan melejit.

“Artinya, nanti ketika ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya, maka akan terjadi peningkatan perkembangan pasar properti yang akan berpindah ke Palangkaraya, dan itu akan menguntungkan Palangkaraya sendiri,” ujarnya di Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Lebih lanjut dia menilai, pemindahan Ibu Kota juga menguntungkan bagi Jakarta. Karena, kegiatan bisnis akan menjadi lebih kondusif. Tidak bercampur dengan kepentingan pemerintahan dan politik yang bisa mengganggu iklim usaha.

“Ketika Jakarta hanya jadi kota bisnis saja, itu akan lebih bagus. Karena dia tidak terpengaruh oleh tensi politik, apa itu politik, demo, dan segala macam. Jadi nanti yang diuntungkan itu Jakarta dan Palangkaraya juga,” ungkapnya.