Perlukah Calon-Calon Kepala Daerah Bikin Kontrak Politik?

0
275

Anggota DPD RI asal Jakarta Fahira Idris menyebut masyarakat Jakarta bisa memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berani menandatangani kontrak politik yang diajukan berbagai komunitas warga Jakarta.

“Jadi nanti ketika kampanye, pasti metode yang dilakukan semua pasangan calon adalah mendatangi komunitas-komunitas warga di Jakarta untuk berdialog. Nah, kesempatan ini harus dimanfaatkan komunitas warga untuk menyodorkan kontrak politik yang tentunya poin-poinnya sesuai kesepakatan warga,” ujar Fahira Idris, dalam keterangan tertulis, Senin (26/9).

Mulai saat ini, lanjut Fahira, komunitas-komunitas warga yang ada di Jakarta sudah mulai bisa mengindentifikasi, menginventarisasi, merumuskan, dan memformulasikan isu-isu apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi warga dan harus segera diselesaikan. Isu-isunya bisa dimulai dari persoalan umum misalnya pembenahan sistem transportasi, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.

“Termasuk isu-isu spesifik misalnya soal reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran, atau kendala-kendala lain yang dihadapi komunitas warga tersebut,” terang dia.

Fahira berharap, Pilkada DKI Jakarta kali ini menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia bahwa pemilihlah yang punya kuasa paling besar menentukan siapa pemimpin yang benar-benar sesuai kehendak rakyat. Kuasa besar yang dipunyai rakyat ini harus digunakan secara baik dan rasional, karena jika tidak, rakyat lah yang nantinya akan sengsara.