Mahfud MD : Patrialis Akbar Layak Dihukum Seumur Hidup

0
261

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh Patriali Akbar selaku Hakim Konstitusi yang kedua ini. Yang mana Patrialis Akbar  telah diduga menerima suap USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.

Sabtu 28 januari 2017 Mahfud MD saat di wawancarai mengaataakan bahwa saat ini moral atau perilaku dari Patrialis Akbar ini sudah pastinya  rusak atau bobrok.

Mahfud MD juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Patrialis Akbar ini tidak semestinya dilakukan dikarenakan di sudah di gaji oleh Negara  denagn jumlah Rp 72,8 juta per bulan dan juga Patrialis Akbar menerima tunjangan nomor satu. Jikalau nantiya Patrialis memang terbukti melakukan korupsi maka dipastikan ada sesuatu yang akan di tuju.

Sementara itu mahfud juga meambahkan bahwa gaji yang diberikan kepada Patriallis ini sudah besar jika dilihat dari harta kekayaannya yang sudah terdaftar sekitar Rp 14 M lebih yang sudah  LHKPN tetapi masih kurang saja untuknya. Mahfud percaya jika nanti patrialis terbukti melakukan korupsi dikarenakan yang menangkap adalah dari pihak KPK. Maka dengan adanya itu tak ada jawaban lain kalau Patrialis adalah orang yang rakus dan juga kemungkinan ia mempunyai jadwal politik yang akan dilakukannya dengan modal uang tersebut. Jika politiknya di Indonesia tidak punya uang pasti tidak bisa.

Jika nantinya Patrialis terbuti bersalah maka ia harus dihukum berat. Sebagai seorang penegak hokum maka ia dihukum seumur hidup seperti yang dulu Akil Mochtar. Maka kalau seorang penegak hokum jika terbukti salah maka hukumannya layak untuk dihukum  semaksimal mugkin.

Dalam kasusnya yang menerima suap terkait dengan uji materi UU Nomor 41 tahu 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan, namun ia tak sendiri ada seorang lagi yang bernama Kamaludin dengan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian kepada basuki dan feni dikenai pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantas tindak Pidana Korupsi Juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP.