KPK Sebut Ada Aktor yang Mengendalikan Keterangan Saksi Korupsi e-KTP

0
68

Jaksa Penuntut Umum KPK menduga keterangan sejumlah saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik sudah dikendalikan “konduktor”.

“Penuntut umum telah menghadirkan beberapa saksi yang seharusnya mengetahui atas fakta tersebut namun beberapa saksi memberikan keterangan dengan nada yang sama yaitu nada ‘tidak tahu’, ‘lupa’, ‘tidak pernah’ dan ‘keprucut’ (terlanjur) bahkan secara terang-terangan mencabut BAP. Nada-nada tersebut teralun secara merdu di ruang persidangan ini seolah dikendalikan oleh seorang konduktor yang sama dengan maksud untuk menyelamatkan sang konduktor,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 22 Juni 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Meski tidak mengungkapkan siapa konduktor yang dimaksud, namun jaksa tetap meyakini bahwa aktor sebenarnya kasus ini akan terungkap.

“Namun ‘Gusti Allah mboten sare, bechik ketitik olo kethoro’ (Tuhan tidak tidur, yang bagus itu akan tertulis, yang buruk akan terungkap). Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya dengan menunjukkan jejak pelaku kejahatan dalam setiap kejahatannya, sehingga sampai saat ini KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka memberikan keterangan palus dan menghalangi pemeriksaan sidang pengadilan,” ujar jaksa Irene.

Menurut Irene, dengan telah ditetapkannya beberapa tersangka baru dalam perkara KTP-E, maka penanganan skanda KTP-E tidak berhenti pada perkara ini.

“Namun dapat dipastikan akan ada halaman-halaman berikutnya yang akan menunjukkan sisi lain dari skandal ini,” jelas Irene.

Hal itu menjadi fokus KPK dan seluruh masyarakat karena selain menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, skandal ini meninggalkan akibat yang masih terasa secara masif.

“Di tengah-tengah masyarakat kita dapat melihat bagaimana penduduk harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu KTP, juga persoalan lain karena ketiadaan KTP misalnya dalam pengurusan paspor, pindah tempat tinggal serta masih terbukanya potensi diaksesnya data kependudukanoleh pihak lain,” ungkap jaksa Irene.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, dalam perkara ini terdakwa I yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dituntut 7 tahun dan pidana densa sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 273.700 dolar AS dan Rp2,248 miliar serta 6.000 dollar Singapura subsider 2 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa II mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dituntut 5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp500 juta subsider 1 tahun penjara.

Keduanya dinilai terbukti bersalah berdasarkan dakwaan kedua dari pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.