KPK Kumpulkan Data Korupsi Proyek Listrik yang Mangkrak

0
216

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengumpulkan data-data kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangkit listrik. Saat ini sedang dikumpulkan data-data dugaan korupsi sengketa antara Badan Usaha Milik Negara PT Geo Dipa Energi (persero) dan PT Bumigas Energi.

“Penyelidikan dugaan korupsi proyek listrik ini terus dilakukan, namun tidak bisa dipaparkan sekarang. KPK sedang konsen terhadap sumber daya alam dan mineral ini. Kami siap untuk membongkar kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangkit listrik,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang dihubungi Jumat (23/12).

Febri menambahkan selain menelusuri dugaan korupsi proyek listrik yang mangkrak, KPK juga berkoordinasi dengan para pihak di bidang kelistrikan atau sumber daya mineral, seperti BUMN. KPK telah menerima data tambahan dugaan korupsi sejumlah proyek listrik mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan itu sedang dikaji sehingga menjadi alat bukti penyidikan.

Terus Diteliti

Informasi dari pihak BUMN, seperti Geo Dipa, bisa digunakan untuk pengungkapan perkara dugaan korupsi penegak hukum. Apalagi data yang diberikan seiring proses penyelidikan suap pemulusan kasus di Mahkamah Agung (MA). Semua informasi dan data itu kami teliti dan akan digunakan ketika itu layak menjadi alat bukti nanti.

Sebelumnya, Lia Alizia sebagai tim kuasa hukum PT Geo Dipa Energi melaporkan adanya dugaan permainan dalam penanganan hukum sengketa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) Dieng-Patuha antara PT Geo Gipa dan PT Bumigas Energi. Putusan itu membuat PLTPB Dieng-Patuha terancam dikuasai PT Bumigas Energi.

“Kami melaporkan adanya dugaan permainan dalam putusan MA yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengenai sengketa proyek PLTPB Dieng-Patuha,” kata Lia.

Untuk itu, Lia menyatakan pihaknya telah membawa bukti-bukti terkait persoalan ini ke KPK. Lia berharap KPK dapat mengusut kasus ini dan mencegah terjadinya kerugian negara akibat masalah terkait PLTBP ini.

Sedangkan kuasa hukum Geo Dipa lainnya, Heru Mardijarto, menjelaskan kasus ini bermula saat Geo Dipa dan Bumigas menyepakati kerja sama untuk membangun lima unit PLTPB, yaitu PLTPB Dieng 2, Dieng 3, Patuha 1, 2, dan 3 pada Februari 2005. Dalam perjanjian ini disebutkan, Bumigas menanggung seluruh pembiayaannya.

Namun, sejak perjanjian ditandatangani hingga Desember 2005, Bumigas belum melaksanakan kegiatan fisik pembangunan proyek. Bumigas pun tak menghiraukan surat peringatan yang dilayangkan Geo Dipa hingga surat peringatan kelima pada bulan Juni 2006.

“Atas sikap Bumigas ini, pada 7 Mei 2007, Geo Dipa mengirim notice of default kepada Bumigas yang isinya menyatakan, jika Bumigas tidak memenuhi kewajibannya dalam 30 hari, maka Geo Dipa mengajukan penyelesaian kontrak melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),” katanya.