Kenapa Sidang Pembacaan Tuntutan Ahok Harus Ditunda?

0
132
Sidang Tuntutan Ahok DitundaTerdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di ruang auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (11/4). Sidang tersebut ditunda hingga 20 April mendatang karena Jaksa belum selesai mengetik tuntutan. Foto: Republika/Raisan Al Farisi/POOL

Penundaan sidang pembacaan tuntutan terhadap Basuki T Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama sampai tanggal 20 April dinilai tepat. Selain karena alasan normatif yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, penundaan tersebut sangat strategis dan taktis demi kepentingan umum.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta publik tidak membuat tafsir negatif terhadap penundaan sidang tersebut. Pasalnya, penundaan sebuah sidang dalam suatu perkara pidana dimungkinkan oleh Hukum Acara Pidana yang memberi wewenang kepada Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan penundaan tersebut.

“Dalam perkara terdakwa Ahok, yang sudah berlangsung hampir 20 kali sidang, baru sekali ini sidang ditunda karena alasan JPU belum siap untuk membacakan tuntutan Jaksa dan hal itu lumrah dan sangat normatif dalam praktek peradilan,” ujar Petrus seusai diskusi di Cafe Diskaz, Jalan Panglima Polin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/4).

Yang menarik, kata Petrus, Ahok dan tim penasihat hukumnya tidak pernah meminta persidangan ditunda dengan berbagai alasan. Menurut dia, hal ini menggambarkan bahwa Ahok dan timnya ingin mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang selama ini belum terwujud dengan baik.

Diketahui, beberapa hari terakhir ini persoalan penundaan sidang perkara Ahok sempat heboh karena adanya surat dari Kapolda Metro Jaya ke PN Jakarta Utara agar sidang ditunda hingga setelah Pilgub DKI karena alasan keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif jika sidang dilaksanakan juga.

“Kenyataannya, memang persidangan hari ini ditunda hingga tanggal 20 April 2017 lantaran JPU belum siap dengan tuntutan yang akan dibacakan. Ini sah-sah saja dan bisa diterima,” tandas dia.

Petrus menyadari bahwa JPU ingin menyiapkan secara maksimal sebuah memori tuntutan yang betul-betul kuat secara yuridis, politik, dan sosiologis agar bisa diterima oleh akal sehat publik. Pasalnya, JPU merupakan pihak yang mewakili kepentingan negara dalam perkara Ahok demi tertib hukum dan tertib masyarakat.

“Oleh karena, itu sekali lagi penundaan ini sebuah peristiwa biasa, normatif dan sangat beralasan secara hukum, sehingga demikian tidak boleh dipolitisir seakan-akan ada agenda tersembunyi untuk sebiah target ketidakadilan,” pungkas dia.

Senada dengan itu, dosen hukum pidana Trisakti Yenti Ganarsih mengatakan sah-sah saja jika JPU meminta penundaan sidang perkara pidana. Yang penting, kata dia, alasannya masuk akal dan bisa diterima oleh majelis hakim.

“Tidak jadi masalah, itu sah-sah saja. Dalam hukum acara pidana itu diperbolehkan jika ada pihak yang minta penundaan sidang,” ungkap dia.

Yenti bisa memahami jika JPU beralasan belum menyusun tuntutan terhadap terdakwa Ahok. Pasalnya, sidang perkara Ahok banyak saksi dan ahli yang memberikan keterangan.

“Waktunya memang singkat untuk membuat tuntutan padahal saksi dan ahli banyak yang memberikan keterangan. Butuh waktu memang. Ini tidak ada kaitannya dengan politisasi kasus hukum, karena Ahok dan timnnya malah minta hari ini pembacaan tuntutannya,” terang dia.