Kebingungan Calon Jamaah Umrah First Travel

0
270

Salah satu calon jamaah umrah First Travel, Trio Saputra (30), mengatakan ada kekhawatiran dari sebagian jamaah untuk melaporkan perusahaan tersebut ke polisi. Alhasil sebagian dari mereka terpaksa menunggu jadwal penerbangan ke Tanah Suci hingga terus menanyakan kabar ke First Travel.

“Ada ketakutan, jamaah tidak berani melapor karena ada semacam kekhawatiran justru akan dituntut balik oleh pihak travel,” ujarnya baru-baru ini.

Dia sendiri sudah melunasi pembayaran umrah sejak 2016. Hingga kini, dia telah dua kali mengalami penundaan keberangkatan. Trio khawatir apabila masalah ini tidak segera diselesaikan akan ada jamaah lain yang tegiur dengan promo-promo berharga fantastis. “Ini momentum untuk perbaiki sistem, selain untuk mengatasi masalah yang ada tapi juga untuk mengantisipasi masalah baru,” ujarnya.

Calon jamaah lainnya, Lusi, memilih untuk menarik kembali uang pembayaran perjalanan umrahnya dari First Travel. Pasalnya sejak 2015, kabar penerbangan ke Tanah Suci tidak pernah jelas. Dia mulai mendaftar dan membayar uang muka pada Januari 2015 dan lunas pada Februari 2016. “Itu sama sekali tidak ada informasi apapun dari First Travel. Tidak ada bukti kwitansi telah melakukan pendaftaran dan lain-lain,” kata Lusi.

Tak hanya itu, perusahaan pun tidak memberikan informasi mengenai program manasik yang menjadi hak calon jamaah. Yang lebih aneh, kata dia, syarat dan ketentuan yang diberikan perusahaan tidak diberitahukan di awal melainkan setelah calon konsumen melakukan pelunas. “Saya akhirnya memutuskan refund karena kalau saya tanya lewat email (kapan jadwal keberangkatan, Red), jawabannya selalu masih menunggu antrean,” kata dia.

YLKI Akan Laporkan Travel Umrah Nakal ke Bareskrim Polri

Ketua Harian Yayasan Nasional Konsumen Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berencana melaporkan travel permasalahan ke kantor Badan Reserse Kriminal Polri karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dan berskala nasional.

“Lebih dari 2.000 jemaah yang telantar hanya dari satu travel saja,” kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Mei 2017

Selain itu juga akan melakukan advokasi dan melaporkan jasa travel umrah bermasalah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain OJK, YLKI juga akan melaporkannya ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Karena patut diduga travel umrah melakukan praktik pencucian uang, pengelolaan uang yang tidak transparan, jemaah tidak mengetahui uang yang sudah masuk bertahun-tahun digunakan untuk apa,” ujar Tulus.

Di sisi lain, Tulus menilai bahwa Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan pembiaran terhadap usaha bisnis jasa travel umrah yang bermasalah di Indonesia.

“Kemenag terlihat melakukan pembiaran terhadap travel umrah yang nakal. Pengaduan jemaah tidak direspondirespons, diping-pong,” ujar Tulus.

Menurut Tulus, jasa travel bermasalah berdasarkan laporan dari masyarakat adalah First Travel dan Hannien Tour. Bahkan, berdasarkan data yang diterima YLKI, sudah ada jemaah umrah yang ditelantarkan keberangkatannya, bahkan sulitnya mendapatkan uang pembatalan dari jasa travel umrah tersebut.

“Kami minta Kemenag agar bertindak keras terhadap perusahaan umrah yang melanggar haknya itu dan kami minta Kemenag jangan terlalu membiarkan itu,” ujarnya.

Untuk itu, Tulus mendesak agar Kemenag dapat menindak tegas jasa travel umrah yang bermasalah dengan dicabut izin operasionalnya atau menghentikan promosinya.