Kasus Suap WTP di BPK Akan Jadi Prioritas Utama KPK

0
105

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu meningkatkan masalah sangkaan suap pemberian opini lumrah tanpa ada pengecualian (WTP) Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggalan serta Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Tetapi, KPK tidak bersedia memaparkan siapapun yang punya potensi disuruhi keterangannya. ” Kami akan tidak katakan apa yang kami lakukan saat ini. KPK senantiasa berupaya meningkatkan kasusnya, ” kata Wakil Ketua KPK‎ Laode Muhammad Syarif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Meski sekian kata dia, pihak manapun yang disangka ikut serta dalam masalah itu bakal dikilas balik. ” Namun saya belum dapat ungkapkan, ” tuturnya waktu di tanya tentang duit suap dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, pada oknum BPK hasil saweran beberapa direktur jenderal (Dirjen) di kementerian itu.

Seperti di ketahui, KPK mengambil keputusan e‎mpat orang tersangka dalam masalah sangkaan suap berkaitan pemberian opini WTP BPK pada Kemendes PDTT th. biaya 2016.

Mereka yaitu Irjen Kemendes PDTT Sugito (SUG), Auditor BPK Ali Sadli (ALS), Petinggi eselon 1 BPK R‎ochmadi Saptogiri (RS) serta Petinggi eselon 3 Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP).

Atas tindakannya, Sugito serta Jarot Budi Prabowo yang disangka sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Th. 199 seperti sudah dirubah dengan UU Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesaat Rochmadi Sapto Giri serta Ali Sadli yang disangka sebagai penerima didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Th. 199 seperti sudah dirubah dengan UU Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.