Kasus Ahok tenggelamkan isu pilkada serentak

0
192

Kasus dugaan penistaan agama yang ditudingkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lebih menyita perhatian publik dari pada isu pilkada serentak.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie suasana semarak yang terjadi di sebagian daerah bukan karena pemilu.

Melainkan, isu kasus hukum yang menimpa calon kepala daerah. “Jadi bukan semarak pilkadanya ini, tapi kasus seperti Pak Ahok itu yang malah ramai,” ucapnya.

Ahok didakwa menistakan agama. Jaksa menjeratnya dengan pasal 156 jo pasal 156 a KUHP tentang penisataan agama. Sidannya sudah digelar mulai Selasa (13/12) lalu.

Pada saat yang sama, Pilkada Serentak 2017 sudah memasuki masa kampanye sejak 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Ada 100 daerah, selain DKI Jakarta yang juga turut menggelar Pilkada.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitus (MK) ini menilai isu pilkada lebih penting dari pada kasus Ahok. Sebab, dalam pilkada, bisa menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Dia ingin pilkada dapat berjalan sesuai proses yang berlaku dan menjadi pendidikan politik. Menurutnya, dari sisi kampanye atau sosialisasi pilkada belum ada.

Perhatian masyarakat hanya pada soal Al Maidah bukan pada pilkada. “Harus ada pendidikan politik, perlu ada sosialisasi dari penyelenggara,” ujar Jimly.

Oktober lalu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) kerap diembuskan oleh elite politik.

Tujuannya, membuat publik lupa terhadap isu-isu utama terkait program yang akan dilaksanakan bakal calon kepala daerah.

Menurutnya, publik disibukkan dengan debat apakah pemeluk agama tertentu boleh memimpin atau tidak. Tapi lupa mengkritisi apakah calon memiliki program cukup dan memadai dalam membangun daerah.

Publik kita tidak termakan oleh isu SARA. “Tapi (isu SARA) terus diproduksi karena pemimpin tidak mau diminta pertanggungjawaban,” ujarnya seperti dinukil dari Kompas.com.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat variasi dari daerah lain dalam Pilkada Serentak tidak terjadi.

Masykurudin menilai masyarakat dari daerah lain justru lebih banyak membicarakan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia menilai masyarakat lebih hafal dengan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. “Sekarang ini lama-lama kita merasakan Pilkada (serentak) 2017 kehilangan konteks karena variasi dari masing-masing daerah,” kata dia.

Jimly meminta agar sosialisasi pilkada serentak di daerah-daerah dilakukan lebih luas lagi. Sebab, dengan sosialisasi pilkada, maka masyarakat juga mendapat pendidikan politik.

“Untuk meningkatkan partisipasi, mengurangi golput, dan orang bergairah ikut pilkada, jangan apatis,” ucap dia.

Padahal, dalam Pilkada serentak ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.

Desember tahun lalu, saat pilkada serentak digelar di 264 daerah, angka partisipasi pemilih hanya mencapai 64,02 persen, alias tak memenuhi target 77,5 persen. Saat itu, isu SARA tak sebesar kali ini.