Karena Pilkada DKI Jakarta, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Netral

0
238

Menoleh perkembangan situasi politik khususnya dinamika  pada Pilkada Jakarta 2017, Partai Demokrat  melihat bahwa kompetisi politik yang seharusnya berlangsung damai dan fair justru berkembang ke arah sebaliknya dan membahayakan.

Dengan perkembangan dan dinamika politik tersebut, Partai Demokrat pun secara mengejutkan, mengeluarkan ultimatum agar pemerintah  sebisa mungkin menjaga netralitasnya dalam Pilkada Jakarta serta mencegah terjadinya berbagai kecurangan baik yang manual ataupun digital demi tegaknya demokrasi dan Pilkada yang jujur dan adil ke depannya.

“Rakyat juga mengamati gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya, disertai campur tangan kekuasaan yang melebihi kepatutannya,” ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam pernyataan resminya.

Hinca melanjutkan, bahwa rakyat juga mengamati penegakan hukum yang berat sebelah dan sepertinya dicari-cari, sehingga merusak asas keadilan bagi semua.

Bayang-bayang dan kehawatiran terhadap kemungkinan kecurangan dalam pilkada makin meningkat, sehingga membuat situasi Jakarta menjadi tidak kondusif bagi berlangsungnya pilkada yang fair dan demokratis.

Karena itu lanjut Hinca diimbau kepada aparat penegak hukum agar tidak terkesan mencari-cari kesalahan pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat.

“Demi tegaknya hukum dan keadilan yang sejati dan agar paslon kami bisa berkompetisi secara adil,” ujar Hinca.

Mantan Ketua Komisi Disiplin PSSI ini lebih jauh mengharapkan pula agar jajaran KPUD dan Bawaslu bisa terus melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pilkada Jakarta secara jujur, adil, profesional, tidak berpihak serta mencegah dan menindak segala bentuk kecurangan.

Selain itu Partai Demokrat berharap kepada pers dan media massa untuk memberitakan jalannya pilkada Jakarta secara adil dan berimbang, serta menjaga akuasi dan kebenaran beritanya.

Partai Demokrat berharap juga agar TNI, Polri dan BIN netral, tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian.

“PD mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Janganlah tergiur dengan politik uang, karena baik yang memberi maupun menerima akan dijatuhi hukuman. Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapapun untuk tidak memilih calon piilhannya. Jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan, termasuk hasil survei yang tak masuk akal,” kata Hinca.

Hinca juga menyerukan kepada seluruh kader dan relawan Agus-Sylvi untuk secara aktif ikut menjaga dan mengamankan pasangan calon Agus-Sylvi untuk melawan berbagai bentuk kecurangan, intimidasi dan ketidaktentralan aparatur negara, termasuk TNI, Polri dan BIN, jika ada.

“Semoga niat baik kami sebagai pecinta demokrasi dan keadilan dikabulkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ingin negara yang kita cintai terbebas dari perilaku politik yang buruk, yang tidak adil dan merusak nilai-nilai demokrasi,”tutup Hinca,