Karena Ahok Akan Ada Reshuffle Kabinet Jokowi

0
305

Perhelatan Pilgub DKI 2017 dinilai bakal berdampak pada stabilitas politik secara nasional. Berebut kuasa di ibu kota memang tengah dilakukan oleh tiga poros kekuatan politik saat ini.

Menariknya, partai politik pendukung pemerintah tidak satu suara, bahkan cenderung saling serang di Pilgub DKI Jakarta. PDIP, Golkar, PAN, PKB, PPP, NasDem dan Hanura dinilai akan pecah nantinya pasca Pilgub DKI 2017 selesai.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, perpecahan partai di Jakarta sudah terlihat. Menurut dia, ini berdampak pada dukungan partai di kabinet Jokowi-JK.

“Misalnya koalisi partai pendukung Jokowi-JK, saat ini dalam kasus Pilkada Jakarta pecah ke dalam dua kubu. Satu mendukung Ahok, satu dukung Agus-Sylvi. Ahok itu kita belum tahu akan ke mana ujungnya, tapi apapun hasilnya, entah Ahok menang atau kalah dalam Pilkada akan berdampak pada stabilitas koalisi pendukung Jokowi,” jelas Syamsuddin saat menghadiri sebuah acara di Dieng Room, Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Kamis, (15/12).

Dalam Pilgub DKI, PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura mendukung pasangan Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara parpol berideologi Islam seperti PKB, PAN, PPP lebih memilih bersama Demokrat mendukung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Syamsuddin bahkan memprediksi, Pilgub DKI akan berdampak pada perombakan kabinet Jokowi. Terlebih, dia merasa bisa jadi jika Gerindra akan bergabung dengan pemerintah nantinya pada 2017.

“Politik itu segala sesuatu mungkin saja. Kalau parpol berbasis Islam seperti PAN, PKB, dan PPP mengecewakan Jokowi, mungkin salah satu atau dua-dua atau tiga-tiganya dievaluasi diganti dengan Gerindra. Mungkin saja tapi tergantung perkembangan politik ke depan,” terang dia.

Intinya, dia merasa bahwa dinamika politik tahun 2017 akan lebih bergejolak dibanding tahun 2016. Di parlemen khususnya, kata dia, akan banyak pembahasan UU yang alot.

“Sebab, di 2017 akan ada Pilkada serentak, pembahasan UU Pemilu, UU MD3, saya menduga UU MD3 tidak selesai tahun ini. Yang wacana penambahan unsur pimpinan dewan tidak semua parpol setuju. Suhunya lebih panas dari 2016,” kata Syamsuddin.