Kantor Go-Jek Di Magelang Di Tutup Satpol PP

0
173

Salah satu perusahaan ojek online yaitu Go-Jek ditutup oleh Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah di jalan Kolonel Sugiyono Magelang, Rabu (9/8/2017). Penutupan tersebut dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Setikdanya ada 150 pengemudi ojek online  yang memadati kantor mereka dari pagi sebelum petugas Satpol PP datang. Kedatangan mereka sebagai aksi solidaritas perusahaan tempat mereka mencari rezeki.

Kepala Satpol PP Kota Magelang Singgih Indri Pranggana menyatakan bahwa penutupan kantor ojek itu dilakukan karena pihaknya melayangkan beberapa kali surat peringatan kepada manajemen bahwa mereka sama sekali belum ada mengantongin izin.

Baca juga : Aplikasi Go-Jek Diretas Dan Akun Pelanggan Diperjualbelikan

“Kami menutup kantor tersebut karena mereka belum punya izin. Langkah ini sebagai penegakan Perda No 6 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Dalam PAsal 16 menyebutkan bahwa sebuah usaha harus memiliki izin,” kata Singgih.

Satpol PP menutup kantor Gojek Magelang
Satpol PP menutup kantor Gojek Magelang

Dalam proses penutupan kantor tersebut berlangsung dengan tertib. Singgih juga menilai manajemen ojek online bersikap kooperatif sehingga mereka dengan kesadaran menutup kantor mereka sendiri.

Singgih dan jajarannya diterima tim manajemen, didampingi Kepala Polsek Magelang Tengah, pengacara Hasan Suryoyudho, perwakilan Koramil dan Dinas Perhubungan setempat.

“Mereka kooperatif, sehingga kami tidak perlu menyegel kantornya,” ujar Singgih.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Magelang, Otros Trianto, menegaskan, penutupan dilakukan sudah sesuai ketentuan. Pihaknya terlebih dahulu menegur secara lisan pihak manajemen pada 17 Juli 2017. Kemudian pada 19 Juli 2017, pihaknya telah memanggil manajemen ke kantor Satpol PP dan meminta mereka segera mengurus izin hingga tuntas sebelum beroperasi.

Dia menyebutkan, pihaknya hanya menutup kantor manajemen dan perekrutan pengemudi ojek online, bukan aplikasinya. Sebab penutupan aplikasi adalah kewenangan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Baca juga : Heboh, Adu Mulut Pejabat Satpol PP dan Brimob di Instagram Tentang Kekayaan

Otros mengatakan, dalam proses izin tersebut harus diperlukan surat rekomendasi dari kepala daerah. Pihaknya pun mendorong agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan mediasi agar menghasilkan titik temu.

“Legalitas itu perlu. Harapan kami segera ada pertemuan dengna pihak angkutan konvensional, bagaimanalah agar ada sinergi bersama, demi melayani kebutuhan transportasi masyarakat,” ujarnya.