Jokowi Dituding Beri Dukungan ke Ahok Menang Pilgub Putaran Kedua Dengan Cara ini

0
489

Petahana Basuki Tjahaja Purnama berada di atas angin menjelang dimulainya kampanye putaran kedua Pilkada DKI yang akan digelar 19 April mendatang.

Yang membuat Ahok pantas merasa lega adalah dibawa Presiden Jokowi menyambut Raja Salman Al-Saud beberapa hari lalu. Momentum ini tidak disia-siakan oleh para pendukung Ahok-Djarot untuk mengemas citra bahwa Raja Saudi (diasosiasikan representasi dari Islam) memberikan restu kepada Ahok.

Di luar itu, tak sedikit politisi dari kubu lawan yang menyayangkan Jokowi yang membawa Ahok untuk dikenalkan ke Raja Salman. Keberatan itu misalnya dilontarkan oleh politisi PAN, Muslim Ayub yang menyebut Ahok tak pantas diajak menemui Raja sepuh tersebut.

“Masa terdakwa penista kitab suci agama Islam menyambut Raja Salman? Apakah pantas raja pimpinan dua kota suci Makkah dan Madinah disambut terdakwa penista Al Quran?” mengutip pernyataan Ayub. Menurutnya, Djarot lebih pantas untuk diajak atau pejabat tinggi lainnya saat menyambut kedatangan raja di bandara.

Atau, justru kesempatan ini memang sengaja dimainkan oleh Jokowi untuk membantu menghabisi citra buruk Ahok sebagai penista Islam. Tak bisa dipungkiri, momentum tersebut sekaligus menguatkan kesan keberpihakan Jokowi kepada Ahok.

Bagaimanapun, kedatangan Salman adalah peristiwa besar yang menjadi kunjungan kepala negara paling menghebohkan sepanjang pemerintahan Jokowi. Media mana pun ramai membahas kunjungan ini hingga sangat detil. Penampakan Ahok pada momentum tersebut secara jelas akan sangat efektif untuk kampanye Pilkada DKI.

Di tempat lain, pemerintah juga menggundang intelektual Yudi Latif saat jamuan raja dengan tokoh lintas agama yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla. Orang tahu bahwa Yudi adalah lawan “politik” Anies Baswedan saat berkompetisi merebut jabatan rektor Paramadina, yang dimenangkan Anies itu; padahal, saat itu, Anies adalah orang baru, sedangkan Yudi adalah murid sekaligus asisten Nurcholish Madjid saat berjibaku mendirikan universitas tersebut. Tak terlalu signifikan, akan tetapi ini bisa menjadi tekanan bagi Anies karena penguasa mengakomodasi seterunya.

Lawan politik lain yang diabaikan dalam kujungan Raja Salman adalah Habib Rizieq. Dari jumlah massa, seharusnya FPI pantas mendapat wakil untuk bertemu saat jamuan dengan tokoh-tokoh Islam, akan tetapi mereka sama sekali tak dilirik oleh pemerintah. Bahkan, saat acara dengan tokoh lintas agama pun, wakil FPI sama sekali nihil. Tentu saja, ini sulit dilepaskan dari situasi politik saat ini.

Dukungan lain yang lebih riil adalah sokongan dari PPP kubu Djan Faridz. Sementara itu, kubu Romahurmuziy, yang diklaim Djan tak memiliki massa, juga memberikan sinyal bakal mendukung Ahok-Djarot demi alasan mempermudah jalan islah. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PPP Arsul Sani yang mengatakan, pihaknya tidak ingin sikap PPP kubu Romahurmuziy di pilkada DKI Jakarta putaran kedua justru memperbesar konflik internal di tubuh partainya. Menurutnya, kembali memicu konflik hanya akan merugikan partai berlambang Ka’bah itu.

Partai lain yang memberikan sinyal bakal ke Ahok-Djarot adalah PKB. Partai berbasis massa NU ini dikabarkan baru akan menentukan pilihannya esok, akan tetapi tanda dukungan bakal ke Ahok lebih kuat. Hal ini, misalnya, diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq yang mendapat tugas menemui kubu Ahok.

PKB memang mengutus kader untuk menemui kedua pasang calon, akan tetapi Maman mengatakan partainya tidak hanya melihat Pilkada DKI semata tetapi proyeksi pemilu 2019. Maman mengaku, dari hasil komunikasi dengan Ahok-Djarot, ia mendapat respons positif. Apalagi, saat mencalonkan diri Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ahok juga didukung PKB Gus Dur.

Mendukung Ahok bagi PKB (juga PPP) memang tidak mudah. Sebab, hal ini berkaitan dengan pemilih mereka yang kemungkinan menolak Ahok karena kasus penistaan agama yang sudah memasuki sidang ke-12. Di sisi lain, kedua partai, minimal secara moral, akan tertekan karena saat ini bergabung dengan PDIP dalam pemerintahan. Meskipun, belum tentu karena menolak Ahok lantas jatah menteri akan dikurangi oleh Jokowi.

Mendukung Anies akan lebih kecil konsekwensinya di akar rumput. Akan tetapi, PPP (dan keungkinan disusul PKB) pasti memiliki perhitungan lain. NU secara historis pernah berseberangan dengan  Masyumi (direpresentasikan PKS hari ini) dan lebih condong ke kelompok nasionalis semodel PDIP—mengacu ke Nasakom di era Soekarno.

Berdasar pada sejarah tersebut, PKB dan PPP (sama-sama memiliki akar NU) tampaknya tidak memiliki masalah apa pun dengan sokongannya ke Ahok. Apabila skenario ini terwujud, di atas kertas Ahok-Djarot akan mengungguli Anies-Sandi.