Ini Daftar Harga Jual Beli Jabatan di Indonesia

0
653

Tarif jual-beli jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, untuk eselon II dipatok mulai Rp 80 juta hingga Rp 400 juta.

Data tersebut diungkapkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya praktik jual beli jabatan di Pemkab Klaten.

Data didapat KASN ini tidak jauh berbeda dengan informasi yang didapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lapangan.

“Tidak selalu sama seperti itu, tapi kisaran tarifnya bisa digolongkan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (7/1/2017).

Syarif juga mengungkapkan tarif tersebut sesuai dengan ‘strategis’ atau tidaknya jabatan yang ada.
“Intinya makin ‘strategis’ suatu jabatan makin tinggi harganya,” jelasnya.

Selain suap untuk eselon II SKPD di Pemkab Klaten, KASN juga menyebut jabatan eselon III golongan A bertarif Rp 40-80 juta dan golongan B bertarif Rp 30 juta. Sedangkan eselon IV golongan A bertarif Rp 15 juta dan golongan B bertarif Rp 10 juta.

Lelang jabatan diberikan kepada petugas TU di puskesmas juga diduga dikenai tarif. Harga yang dipatok berkisar Rp 5-15 juta dan agar jabatan tetap atau tidak mutasi bertarif Rp 10-50 juta.

Tarif jabatan ini diduga juga berlaku untuk pejabat di lingkungan dinas pendidikan Pemda Klaten. Untuk eselon II atau kepala dinas bertarif Rp 400 juta, eselon III kepala seksi dan bidang bertarif Rp 100-150 juta dan eselon IV bagian subbag dan kepala seksi bertarif Rp 25 juta.

Sedangkan kepala UPTD diberi tarif Rp 50-100 juta dan TU UPTD bertarif 25 juta. Lelang jabatan ini juga dibuka untuk kepala SD dan SMP serta jajaran TU SD dan SMP.

Untuk tarif kepala SD menurut laporan masyarakat tersebut diberi tarif Rp 75-125 juta dan TU SD bertarif Rp 30 juta. Serta kepala SMP bertarif Rp 80-150 juta dan TU SMP bertarif Rp 35 juta.

“Bayangkan kalau kepala sekolah saja nyogok, ini merusak moral,” kata Ketua KASN, Sofian Effendi.

Selain itu, jabatan fungsional tertentu, seperti guru mutasi dalam kabupaten, dikenai tarif Rp 15-150 juta. Serta lelang jabatan pratama, termasuk 3 nominasi dan terpilih, Rp 75-300 juta.

Dia menyebut laporan ini didapat dari masyarakat, bahkan ada pula yang berupa edaran yang dibagikan kepada masyarakat. Di brosur tersebut terdapat tulisan nomor kontak yang dapat dihubungi.

“Ada pengaduan masyarakat dan ada juga edaran itu atau lebih tinggi dari itu, yang namanya lelang jabatan,” ujar Sofian.

KASN, kata Sofian, berencana menggandeng KPK untuk menelusuri daftar tarif kongkalikong jual-beli jabatan ini.

KPK sendiri telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Sri menjadi tersangka atas penerimaan uang suap yang diduga berkaitan dengan promosi jabatan di Pemkab Klaten dengan uang yang disita hingga Rp 5,28 miliar. Selain uang itu, KPK menyita uang asing, yaitu USD 5.700 dan SGD 2.035.