ICMI : 7 Fakta Dibalik Vonis Hukuman 2 Tahun Penjara Basuki Tjahja Purnama atau Ahok

0
119

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah menjatuhkan vonis dua th. penjara pada Basuki Tjahja Purnama. Pendukung Basuki dengan kata lain Ahok menilainya vonis hakim itu bermuatan politis.

Menyikapi hal semacam itu, Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Digdoyo menilainya untuk yang memahami hukum tentu menilainya vonis hakim itu itu telah pas. Karna vonis dua th. itu sesuai sama kenyataan hukum yang diketemukan sepanjang dalam persidangan.

” Banyak kenyataan yang begitu memberatkan terpidana salah satunya kenyataan pertama dia dapat dibuktikan menista Alquran sebagai kitab suci agama Islam, ” kata Anton menjawab pertanyaan Republika. co. id, Kamis, (11/5).

Kenyataan ke-2 menurut Anton, unsur-unsur ” dengan berniat ” sudah tercukupi. Ketiga Ahok tak terasa bersalah serta tak menyesal bahkan juga punya potensi mengulangi tindakannya.

Ke empat Ahok begitu meresahkan orang-orang berkaitan ucapannya. Ke lima atas apa yang sudah dikerjakannya dalam soal ini menista agama sudah memecah iris bangsa. Ke enam vonis dua th. ini bukanlah karna masalah pilkada ” Ini murni penodaan agama, karna kenyataan dari sidang pertama hingga sidang ke-20 tidak satupun saksi yang mengaitkan masalah ini dengan pilkada, ” katanya.

Oleh karena itu, kata Anton, putusan Majelis Hakim itu telah pas serta bukanlah putusan yang berbentuk Ultra Petita, atau vonis melebihi tuntutan JPU. ” Itu murni masalah pidana sedang Ultra Petita umum berlaku dalam masalah perdata, ” tuturnya.

Kenyataan ke tujuh menurut Anton lewat putusan hakim yang vonisnya melampaui tuntutan jaksa itu dibenarkan karna hakim tidak cuma bertugas menegakkan hukum. Walau demikian juga menegakkan keadilan. Pertimbangan rasa keadilan tersebut kata Anton yang bikin hakim memvonis Ahok melampaui tuntutan jaksa.

Terlebih kata Anton hakim masih tetap pakai satu diantara pasal yang digunakan jaksa mendakwa Ahok, yaitu pasal 156a jadi, hakim tetaplah merujuk pada dakwaan serta kenyataan persidangan dalam bikin putusan.

Atas basic tersebut menurut purnawirawan polri ini, tuntutan jaksa cuma bahan pertimbangan semuanya harus patuh hukum. ” Janganlah minta penangguhan pidananya serta minta dipindah ke tempat yang bukanlah lapas, ” tuturnya.

Anton memohon semuanya pihak mesti dapat membedakan terpidana denga tahanan. Terpidana itu dengan vonis hakim tak dapat ditangguhkan serta penahanannya juga tak bisa dititipkan.

Karenanya negara mesti menanggung tegaknya UU serta kepastian juga persamaan dalam hukum. ” Alangkah kacau balaunya hukum bila terpidana dapat ditangguhkan pemidanaannya, ” tuturnya.