Hina Pancasila, Jokowi Minta Menhan dan TNI Putuskan Kerjasama Militer dengan Australia

0
247

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyelesaikan masalah kerjasama dengan militer Australia.

Hal itu merupakan respon Presiden atas tindakan pelecehan Australia kepada Indonesia di dalam pendidikan kurikulum militernya

“Saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI,” ujar Jokowi di Rakernas Kementerian Pertanian 2017, Kamis (5/1/2017).

Menurut Jokowi hubungan Indonesia dengan Australia masih dalam kondisi baik. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin suasana semakin memanas karena masalah pelecehan dari militer Australia.

“Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas,” ungkap Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu mengingatkan terdapat kesepakatan Indonesia dengan Australia untuk saling menghormati dan menghargai.

Karena hal itu Jokowi ingin agar masalah pelecehan dari militer Australia bisa segera diselesaikan.

“Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing,” papar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan penghentian kerjasama militer Australia dengan Indonesia tidak diberikan tenggat waktu. Hal paling penting menurut Jokowi adalah masalah prinsip yang harus ditegakan.

“Ya ini masalahnya biar diclearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip,” ungkap Jokowi.

Masalah militer dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

“Ada kertas tulisan yang di-laminating,” demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan adanya penundaan kerja sama militer antara TNI dan Australian Defence Force (ADF).

Namun, alasan rinci penyebab penundaan kerja sama militer kedua negara itu, Wuryanto menolak menjelaskan.

“Hanya bersifat teknis,” kata Wuryanto diplomatis saat ditanya beberapa hari lalu.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan Panglima TNI untuk menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat. “Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal,” ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Rabu (4/1).

Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir, tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.