Heboh Petisi Online Bubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

0
601

Saat ini petisi online bertema “Bubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” telah telah ditan­datangani 27.321 orang, sejak dibuat 4 hari lalu oleh seseorang men­gatasnamakan Abyan Karami hingga Jumat (13/1/2017).

Petisi bubarkan partai berakronim PDI Perjuangan itu dibuat pada la­man Change.org. Petisi tersebut ditu­jukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Isi petisi yang ditulis Abyan menyebut pembubaran PDI Perjuangan layak dilakukan karena melanggar ketentuan UUD 1945 dan Pancasila. Isinya begini: Bubarkan PDIP karena sudah melanggar UUD 45. Partai politik secara langsung ikut melanggar konstitusi dan Pancasila, jika tetap mengusung dan membela penista agama. Konsekuensi tegas bagi par­tai pendukung yang telah melanggar ketentuan UUD 1945 dan Pancasila, layak dibubarkan.

Tulisan Abyan merujuk kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta periode kedua pada pilkada 2017.

Dalam petisi itu ditampilkan foto Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika bersama Ahok.

Kasus Ahok masih diproses di pengadilan dengan agenda pemeriksaan para saksi. Dengan demikian, Ahok masih berstatus sebagai terdakwa yang belum terbukti menoda agama.
Meski berstatus terdakwa, Ahok masih sah sebagai calon gubernur DKI berdasarkan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah diatur soal pembatalan peserta.

Pasal 88 disebutkan, pasangan calon kepala daerah dapat dibatalkan sebagai peserta oleh KPU jika pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Tak ada pula aturan yang dilanggar parpol untuk tetap mengusung Ahok saat ini. Ahok diusung empat parpol, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Bahkan, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada diatur sanksi bagi parpol yang menarik dukungan terhadap pasangan calon.

Dalam Pasal 191 disebutkan “Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.”

Pantauan di laman Change.org, akun Imam JA mendukung pembubaran PDI Perjuangan karena menganggap menjadi benih tumbuhnya komunis. “Benih-benih komunis bakal tumbuh subur jika tidak dibubarkan,” katanya.

Akun Nurdin Sujiari menulis kalau PDI Perjuangan penuh tipu daya. “Saya menandatangani petisi ini karena saya pikir partai ini penuh tipu daya, dan saya harap kader2 yang baik segera keluar karena takutnya namanya jadi buruk karena partai tersebut. Karena ada peribahasa’ jika kau bergaul atau berkawan dengan penjual minyak wangi maka kau akan terkena wanginya begitupun sebaliknya’,” tulisnya.

Senada, Taufiq Qurrohman men­gaitkan kerjasama yang terjalin antara PDI Perjuangan dengan Partai Komunis China, “PDIP banyak melakukan kegaduhan, menebar fitnah, terindikasi mendukung komunisme.”

Demikian juga pendapat dr. Desra Erwin Aiyuzi. Menurutnya, cuk­up alasan MK membubarkan PDI Perjuangan. “Partai yang isinya orang-orang yang tidak memiliki ideologi seperti rakyat Indonesia kebanyakan.”

Tindak-tanduknya kontroversial dan mengundang banyak kemarahan rakyat kecil. “Berlindung di balik (nama besar) Proklamator Indonesia, padahal mer­eka menghancurkan apa yang telah Proklamator bangun,” komentarnya.

Akun Muhamad Firdaus malah menuding PDI Perjuangan sebagai reinkarnasi Partai Komunis Indonesia (PKI), “PDIP adalah partai reinkarnasi PKI. Mau bukti…?? Lihat di Youtube, udah banyak ko!!”

Akun Ardianto Hakim justru mengkrik PDI Perjuangan yang kini lebih cindong ke Tiongkok. “Bagaimanapun hebatnya seorang figur dan tokoh jika tdk punya kuasa terhadap partai pasti akan tetap ikutan busuk juga,,, terlebih ada indikasi kuat dan main mata antara Partai komunis tiongkok dgn partai moncong putih inu sebagai kaki tangan dalam melanggengkan kebijakan2 yg akhir2 ini terbukti sangat merugikan pribumi dan menguntungkan Asing,,, hal ini tdk lepas kendali parpol pengusung pemerintah.. untuk itu tak ada alasan utk tdk mendukung petisi bubarakan PDIP.. Hormatku,” katanya.

Akun Andi Darussalam mengatakan, dengan membela lantang ter­dakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, su­dah sepantasnya PDIP dibubarkan. “Tidak pro rakyat dan membela pe­nista agama (Ahok),” ungkapnya.

Akun Riky Anugerah mengatakan, kebijakan PDIP lebih sering tidak sesuai slogan partai wong cilik. Menurut dia, PDIP tidak pro rakyat kecil, “PDIP tak sesuai slogannya yang katanya wong cilik justru membuat Rakyat sengsara dengan harga – harga yang melambung tinggi, Sebaiknya dibubarkan saja sudah cukup Rakyat menderita.”

“Partai yang katanya nasionalis namun tidak paham arti nasionalis. Partai yang katanya partai wong cilik ternyata hanya omong kosong dan memikirkan perutnya sendiri….,” senada akun Rizki Adi.

Sedangkan, akun Sri Widodo me­nilai, lebih baik petisi pembubaran tidak perlu dibuat. Namun lebih baik yang pro pembubaran PDIP tidak memilih PDIP pada Pemilihan Umum 2019. “Sebetulnya sih nggak perlu dibubarkan. Karena orang-orang tidak akan tersebar lagi, dikotakin aja dan rakyat jangan lagi pilih PDIP….,” sarannya.

“Seharusnya parpol itu dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat melalui tokoh yg di usungnya, baik itu di kursi presiden, gubernur, dan bupati serta DPR RI, DPR PROV dan KABUPATEN. namun partai ini tidak demian, malah banyak sekali menyengsarakan rakyat,” kata akun Andi Lahmudin.

Selain di laman Change.org, ribuan netizen pada media sosial Twitter juga ramai mengomentari petisi tersebut.

Netizen @susahingatnya menilai, masuk akal muncul petisi pembubaran partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. “Buat petisi yuk #bubarkan PDIP, tidak mendidik sama sekali,” cuitnya.

Akun @soullufthansa menyindir beberapa kader PDIP, “Orang pinter yang sakit jiwanya.”

Akun @hafidz_ary malah melontarkan dua pilihan, membubarkan PDIP atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, Presiden Jokowi diusung oleh PDIP, “Turunkan Jokowi atau bubarkan PDIP?”

Akun @tanahdatar1945 mengaku siap mendukung petisi pembubaran PDIP, “Petisi Bubarkan PDIP ada nggak? Mau tanda tangan neh.”

Akun @Monyongpreside1 men­gatakan, meskipun Ketua Umum PDIP seperti menenangkan Presiden Jokowi terkait keadaan negeri, na­mun dia tidak percaya.

“Mega suaranya coba redakan ketakutan JKW, tapi rilnya ummat mayoritas sudah tidak mau ditipu lagi. Petisi bubarkan PDIP sudah mengudara,” tulisnya.

Akun @TaurusAdalahAku menga­jak netizen mendukung petisi terse­but, “Hayuuukk tanda tangan petis­inya… *OmManaPetisinyaOm”.

Menanggapi petisi “Bubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengang­gapnya hanya dagelan. “Saya belum tahu ada petisi itu. Secara demokrasi (petisi) itu boleh saja. Namun itu akan menjadi dagelan,” ujarnya saat dikon­tak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut dia, petisi tersebut tidak sesuai dengan keadaan PDIP seba­gai partai pengusung Presiden saat ini. “Sebagai partai dan pengusung Presiden serta pemenang Pemilu 2014, sangat aneh jika ada pihak yang ingin membubarkan (PDIP). Itu sama saja mimpi di siang bo­long,” katanya.

Dia mengaku akan meminta pihak berwajib untuk menelusuri siapa yang membuat petisi tersebut. “Karena saya ditanya soal ini, saya akan mencari tahu petisi itu. Nanti kita meminta kepada pihak berwajib untuk menelu­surinya,” pungkasnya.