Habib Rizieq Dituding Penyebab Kenaikan Tarif STNK, Kok Bisa?

0
337

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, ikut menyoroti persoalan naiknya tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sorotan itu dilakukan Mahfud di akun twitter-nya.

Dengan nada becanda alias guyon, Mahfud menyebut, kenaikan tarif STNK dan BPKB merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Kicaunya ini sekaligus menyoroti pemerintahan yang dinilai saling lempar tanggung jawab terkait naiknya tarif tersebut.

“Kata Presiden kenaikan biaya STNK/BPKB terlalu tinggi. Polri & Kemenkeu mangaku bkn pihak yg menetapkannya. Salahnya Habib Riziq. Hahaha.” tulis Mahfud.

Beragam komentar pun dilontarkan netizen terhadap tweet-nya itu, misalnya dari Anjas Ismail Irawan yang berkomentar, “@mohmahfudmd betuuul, apapun masalahnya yg salah selalu Habib Rieziq sama FPI (kata mereka) hahaha. Selalu istiqomah ya @DPP_FPI AllohuAkbar”.

Kemudian, dari Moch Arief Fauzi yang mengomentari, “@mohmahfudmd pemerintah kurang gentle mengakui,cenderung mnghindar dan tak mau di salahkan..”.

Lalu, ada Garuda Woyla yang bilang, “@mohmahfudmd sumpah ngakak prof stand up comedyny pecah, paling kocak yg pernah di dengar”. Dan masih banyak lainnya.

Kicauan Guru Besar FH-UII Yogyakarta ini bahkan sempat memuncaki percakapan di linimassa twitter pada Jumat, 6 Januari 2017 kemarin.

Sebagaimana diketahui, awal tahun 2017, publik heboh dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor. Dalam kebijakannya, pemerintah menerapkan kenaikan tarif sebesar 100 hingga 300 persen dari tarif sebelumnya.

“Kenaikan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diajukan oleh Kapolri September tahun 2015,” kata Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Askolani.

Pernyataan itu seolah membantah keterangan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Sebab, Tito menyebut, kenaikan itu tidak dilakukan sepihak oleh kepolisian, akan tetapi ada masukan dari pihak DPR.

“Itu (kenaikan tarif) kan sudah merupakan lintas dari sektoral dan juga sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar (Badan Anggaran DPR). Itu usulannya banyak juga dari Banggar,” kata Tito.