FPI Ancam Revolusi Jika Jokowi Masih Lindungi Ahok?

0
607

Imam Besar  FPI, Habib Rizieq Shihab membuat gebrakan. Kali ini bukan karena akan membuat aksi-aksian seperti Aksi Bela Islam yang sudah tiga kali berlangsung, tapi dia menyatakan akan membuat revolusi dengan menduduki gedung DPR/MPR jika gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bebas dari jerat hukum. Berpidato di acara Majelis Taklim untuk mengevaluasi Aksi Belas Islam 3 di Markas FPI Petamburan, Jakarta Barat, Minggu lalu, Rizieq menyatakan, aksi menduduki gedung Dewan bukan tindakan makar karena gedung itu adalah gedung rakyat.

Pernyataan Rizieq tentang revolusi itu, tentulah bukan pernyataan main-main meskipun pernyataannya kemudian “diralat” oleh Sekjen FPI Jakarta, Habib Novel Bamukmin. Kata Novel, yang disebut revolusi oleh Rizieq adalah revolusi prosedural. Sebuah revolusi yang digambarkan Novel tanpa kekerasan, tanpa perlawanan untuk menjatuhkan pemerintah dengan senjata.

Masalahnya tanpa atau dengan kekerasan, bersenjata atau tidak bersenjata, revolusi tetaplah revolusi. Rizieq  yang lulusan King Saud University, Arab Saudi, dan doktor dari Universitas Antar-Bangsa Malaysia pastilah mengerti tentang “revolusi” yang diucapkannya, sebuah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan dalam masyarakat.

Tapi revolusi tak juga harus memakan waktu cepat. Ia bisa berlangsung relatif lama, seperti yang terjadi pada revolusi industri di Inggris  yang memakan waktu puluhan tahun. Dan Rizieq, harus dipahami bukan hanya karena selama tiga  bulan terakhir mampu menggerakkan “revolusi” umat dari berbagai pelosok hingga rela datang ke Jakarta dengan kesadaran untuk mendesak pemerintah memproses Ahok yang dituding telah menista Al Quran. Tapi dia sudah melakukannya belasan tahun, sejak FPI, organisasinya berdiri di Ciputat, 17 Agustus 1998, atau tiga bulan setelah runtuhnya Orde Baru.

Selama itu, Rizieq menghadiri majelis-majelis taklim dan berpidato tentang pentingnya berpegang pada hukum agama. Rizieq dan FPI menjadi magnet. Pengikutnya terus bertambah dan FPI bercabang di banyak daerah di negeri ini.

Man of the Hour
Mungkin belum bisa disebut sebagai puncak, ketika Jumat 2 Desember silam, Rizieq, sekali lagi, menggerakkan sejutaan massa datang ke Jakarta, setelah sebulan sebelumnya dia juga “mendatangkan” massa yang jauh lebih banyak. Tapi pada dua peristiwa itu, 4 November dan 2 Desember, harus diakui adalah pengakuan tidak langsung kepada Rizieq sebagai tokoh yang bisa menggerakan massa dalam jumlah besar di sebuah tempat dan serempak.

Pengamat politik A.S. Hikam menulis analisis di Facebook, Rizieq  harus diakui adalah representasi kekuatan Islam politik yang fenomenal dan harus diperhitungkan secara serius oleh pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak di luar negeri ini. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara yang disebut oleh Rizieq sebagai “Aksi Super Damai”, Jumat pekan lalu, dalam pandangan Hikam, merupakan fakta-fakta yang dapat ditafsirkan bahwa Rizieq adalah tokoh utama alias “man of the hour” dalam acara tersebut. Tidak dapat disangkal lagi.

Faktanya, di acara di Monas itu, Jokowi  bukan saja hadir mengikuti salat Jumat dan mendengarkan khotbah Rizieq yang sangat jelas menyampaikan pesan-pesan politik kepadanya, tapi juga mau berpidato singkat di panggung bersama Rizieq dan para petinggi Kabinet. Di acara itu, Rizieq juga konsisten dengan tuntutan agar Ahok ditangkap, dan menyelesaikan acara sampai selesai tanpa ada kericuhan sedikitpun.

Maka menurut Hikam, suka-tidak suka, Rizieq adalah pemimpin yang tak dapat diragukan lagi (undisputed leader) dari kekuatan Islam politik Indonesia, dan Jokowi hanyalah salah satu pihak yang ikut mengukuhkan posisi Rizieq itu. Para perjabat negara boleh dan sah-sah saja mengatakan bahwa Jokowi sudah menunjukkan kepemimpinannya dengan tampil di dalam acara di Monas bahkan ada yang bilang Jokowi  telah menang tanpa harus mengalahkan (menang tanpa ngasorake) lawan dan sebagainya.

Menang Strategis
Namun secara politis, Hikam menilai, Jokowi hanya menang secara taktis, sementara Rizieq menangguk keuntungan secara strategis. Dan jika Jokowi bisa disebut meraih keuntungan politik dalam jangka pendek, Rizieq dan Islam politik di negeri ini bisa saja akan meluas dalam jangka panjang. Implikasi politiknya, dalam jangka pendek dan paling nyata adalah terhadap kasus Ahok.

Hikam memprediksi, tekanan dari kelompok anti-Ahok akan makin besar bukan saja agar Ahok ditahan, tetapi juga sampai kepada ujung proses dengan vonis dinyatakan bersalah. Kehadiran Jokowi di Monas karena itu akan dikapitalisasi secara politik oleh kubu ini untuk terus meningkatkan tekanan agar “hukum ditegakkan” dan “keadilan dijunjung tinggi” dalam proses peradilan yang akan datang.

Hikam memprediksi, tekanan dari kelompok anti-Ahok akan makin besar bukan saja agar Ahok ditahan, tetapi juga sampai kepada ujung proses dengan vonis dinyatakan bersalah. Kehadiran Jokowi di Monas karena itu akan dikapitalisasi secara politik oleh kubu ini untuk terus meningkatkan tekanan agar “hukum ditegakkan” dan “keadilan dijunjung tinggi” dalam proses peradilan yang akan datang.

Pengaruhnya terhadap kampanye Pilkada DKI Jakarta, pasangan Ahok-Djarot tampaknya akan semakin negatif dan merugikan pemulihan elektabilitasnya. Jika survei-survei yang dilakukan sebelum 2 Desember,  hasilnya sudah cenderung “sepakat” bahwa elektabilitas Ahok-Djarot mengalami penurunan akibat status tersangka Ahok, apalagi setelah aksi di Monas. Pihak anti-Ahok akan semakin agresif dalam kampanye mereka untuk memarginalisasi sang petahana.

Diamnya parpol-parpol pendukung Ahok-Djarot pasca kehadiran Jokowi di Monas, menurut Hikam, adalah juga pertanda kurang baik bagi mereka. Elite PDIP, NasDem, dan Hanura seperti sedang “kebingungan” dan akhirnya memilih “diam” dengan keputusan Jokowi yang konon dibuat mendadak untuk bergabung dalam acara di Monas. Demikian pula respons senyap dari tim sukses Ahok-Djarot terkait dengan dinamika politik seperti itu menunjukkan bahwa mereka pun mengalami semacam kekagetan yang serius.

Diamnya NU-Muhammadiyah
Bukan hanya Ahok-Djarot yang terimbas implikasi politik dari langkah Jokowi di Monas tapi ormas-ormas besar Islam yang selama ini berusaha membantu Jokowi agar eskalasi demo dapat dibatasi, bisa jadi juga sama kagetnya. Sehari setelah demo berakhir, menurut Hikam, belum ada reaksi resmi dari NU dan Muhammadiyah atau tokoh-tokoh Islam terkemuka yang sebelumnya ikut mengerem umat agar tidak berpartisipasi dalam aksi di Monas.

Kata Hikam, bisa jadi mereka juga sedang berusaha memahami dan mencermati dinamika Rizieq. Setidaknya mereka mesti mengevaluasi untuk apakah sebetulnya anjuran-anjuran mereka kepada umat agar tidak ikut hadir dalam aksi 212, jika kemudian Jokowi sendiri justru hadir di sana? Bukankah hal ini merupakan sebuah pengakuan dan endorsement politik terhadap keberadaan Rizieq dan para pendukungnya sebagai sebuah kekuatan nyata dalam konstelasi perpolitikan nasional?

Hikam memang tidak menyebut Rizieq sebagai penggerak revolusi, tapi aksi “Super Damai” di kawasan Monas, Jumat 2 Desember pekan silam, bisa menjadi bukti bahwa Rizieq telah sanggup menggerakkan massa menjadi suatu kekuatan yang (bisa) “mengubah” keadaan.

Dia menyerukan, menjebol dan membangun kesadaran pentingan “perubahan”, yang sebetulnya merupakan bagian integral dari bukti tentang adanya revolusi. Mungkin-mungkin diam-diam. Mungkin prosedural seperti kata Novel. Tapi Rizieq sudah memulainya dari Petamburan.