DPD RI Kecewa Dinkes Loloskan RS Mitra Keluarga

0
230
DPD RI Kecewa Dinkes Loloskan RS Mitra Keluarga

Kasus kematian bayi Debora di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres menuai banyak rekasi dari berbagai kalangan. Termasuk di antaranya dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga mengamati kasus wafatnya bayi malang tersebut.

Baca Juga : Akhir Pilu Dari Kisah Sedih Bayi Deborah 

Penolakan rumah sakit melayani kebutuhan perawatan bagi pasien hingga menyebabkan pasien meninggal tersebut mendapat kecaman dari anggota DPD RI, Prof. Dr. Dailami Firdaus dalam siaran persnya disebar melalui media sosial. Baginya alasan rumah sakit menolak melakukan pelayanan hanya karena uang jelas bertentangan dengan fungsi sosial rumah sakit.

Terlebih, menurut Dailaimi panggilan akrabnya, UU Kesehatan sudah mengatur rumah sakit dilarang untuk menolak pasien dan meminta uang muka.

“Sudah jelas tertulis di UU No.36/2009 tentang Kesehatan, dimana pada pasal 32 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat, faskes baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka” tegas Dailami.

Dari UU itu saja sudah bisa memahami bahwa apa yang dialami oleh orang tua Debora, dimana rumah sakit menolak memasukan Debora ke ruang PICU dengan alasan tidak sanggup membayar uang muka jelas  telah melanggar UU Kesehatan. Bagi yang melanggar ada sangsinya yaitu penjara dua tahun dan denda maksimal Rp 200 juta, dan jika menyebabkan kematian dipenjara 10 tahun dan denda 1 milyar.

Dailami yang juga Dewan Pembina Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) menjelaskan bahwa dalam UU Kesehatan No.36/2009 tegas menuliskan sangsi bagi pelanggarnya yaitu pada pasal 190 ayat 1 yang berbunyi : Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melanggar pasal 32 ayat 2 itu dipenjara maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp 200 Juta.

Sedangkan pada ayat 2 nya pada pasal yang sama disebutkan : Jika menyebabkan kematian, dipenjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Milar.

Dailami juga menyesalkan sikap Pemerinta Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI yang menyatakan wafatnya bayi Debora hanyalah kesalahan persepsi dalam komunikasi yang dilakukan antara petugas administrasi rumah sakit dengan orang tua Debora.

“Ini sama saja kepala dinas kesehatan menganggap rakyat telah berbohong, dan RS telah bekerja sesuai prosedur. Padahal ada peristiwa dimana PICU tidak diberikan karena orangtua Debora tidak mampu membayar uang muka” sesal Dailami.

Terakhir Dailami meminta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Djarot Syaifullah Hidayat untuk menyelidiki ulang kasus kematian Debora yang dianggapnya keputusan kepala dinas kesehatan DKI tidak memenuhi unsur keadilan. “Apalagi dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur memiliki tanggungjawab dalam hal fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap RS yang berada diwilayah DKI Jakarta” tegas Dailami mengakhiri siaran persnya.

Seperti marak diberitakan media berdasarkan kronologi yang disampaikan orang tua Debora, bayi malang tersebut awalnya menderita sesak nafas akibat batuk pilek yang dideritanya. Khawatir terjadi sesuatu, Henny membangunkan suaminya dan meminta agar diantar ke rumah sakit.