Dinasti Politik Jalan Awal Menuju Korupsi

0
311

LIMA puluh delapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 15 Februari nanti diindikasikan bagian dari produk  dinasti politik yang  tercatat “sukses” mengantarkan sejumlah politisi menjadi “pesakitan” KPK.

Jika yang dibeberkan Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono itu benar, sangat disayangkan, karena pembatasan calon berasal dari dinasti politik sesuai  isi Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi menjelang Pilkada serentak 2015 lalu.

Masih segar dalam ingatan publik, pada awal 2017 ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini yang diduga meraup ratusan milyar rupiah dari praktek lelang jabatan di lingkup pemda yang dipimpinnya.

Bisa dibayangkan, jumlah uang yang diraup Sri Hartini dan kroni-kroninya  dengan memasang tarif antara Rp50 sampai Rp150 juta per orang, mengingat di lingkungan pemkab Klaten ada 850 pejabat dan kepala sekolah yang akan dimutasikan.

Sri Hartini merupakan produk dinasti politik di lingkup Pemkab Klaten yang berlangsung langgeng, berkat dukungan struktur dan supra struktur politik yang koruptif dan kollutif sejak tahun 2000.

Silsilah singkatnya. Pada periode 2000 – 2005 Haryanto Wibowo menjabat bupati,  sedangkan Sunarna menjadi wakil bupati. Kemudian pada dua periode berikutnya (2005 – 2015),  Sunarna  menjabat bupati, sedangkan wakil bupatinya, Sri Hartini, isteri Haryanto.

Posisi Sri Hartini sebagai wakil bupati selama dua periode bagaikan  film serial, tidak terhentikan . Sri “naik ranjang” menjadi bupati Klaten, sedangkan isteri Sunarna, Sri Mulyani menjadi wakil bupati.

Ratu Atut

Kisah legendaris  dinasti politik lainnya yang diramaikan di media a.l. Gubernur Banten, Atut Chosiyah yang sudah divonis tujuh tahun penjara akibat kasus rasuah. Sejumlah kerabatnya juga menduduki pimpinan daerah dan anggota legislatif propinsi tersebut.