Deretan Isu yang Tidak Terjawab di Debat Kandidat Pilgub DKI

0
256

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia ( Sigma) Said Salahudin menyayangkan sejumlah isu yang berkembang selama debat perdana kandidat dalam Pilgub DKI Jakarta tidak ditanggapi oleh pasangan calon (paslon).

“Pada sesi saling menanggapi dan saling bertanya antarpaslon, misalnya, beberapa hal yang pada tingkat tertentu penting untuk ditanggapi atau dijawab oleh para paslon justru terlewatkan,” kata Said di Jakarta, Senin (16/1).

Padahal, lanjut pemerhati kepemiluan tersebut, penjelasan dan klarifikasi paslon atas hal itu dapat menjadi informasi yang penting bagi pemilih untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing paslon.

Ia mengatakan terlewatnya tanggapan atau jawaban paslon bisa disebabkan karena faktor ketidaksengajaan, seperti alpa atau terbatasnya waktu, tetapi bisa juga karena faktor kesengajaan.

Maksudnya, lanjut aktivis 98 itu secara sadar paslon sengaja tidak mau menanggapi atau menjawab isu yang berkembang dalam debat sebagai strategi untuk menutupi kelemahannya.

“Ada beberapa hal yang luput ditanggapi atau dijawab oleh peserta debat yang jumlahnya bervariasi pada tiap-tiap paslon. Tetapi di sini saya coba menunjukkan dua hal saja dari masing-masing paslon,” kata dia.

Pada paslon nomor satu ketika itu tidak menjawab pertanyaan paslon 2 yang menanyakan tentang bagaimana mengelola dana Rp1 miliar RT/RW supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut dan tidak masuk penjara.

Ia mengatakan substansi pertanyaan paslon 2 sebetulnya terkait dengan cara atau metode dari paslon 1 untuk mengantisipasi agar tidak muncul penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Sayangnya, walaupun paslon 1 memberikan jawaban, tetapi substansi pertanyaan mengenai metode dimaksud tidak dijabarkan oleh paslon 1,” kata dia.

Padahal, uraian mengenai metode dimaksud cukup penting disampaikan agar calon pemilih bisa mengukur peluang keberhasilan dari program yang ditawarkan paslon 1 itu.

Walaupun program itu sudah pernah dibantah jauh-jauh hari oleh paslon 1 dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menggagas program tersebut, tetapi pada sesi debat klarifikasi mengenai hal itu tidak disampaikan oleh paslon 1, ujar pengamat politik tersebut.

Padahal, penjelasan dari paslon 1 penting disampaikan agar calon pemilih bisa mengerti bahwa program tersebut hanyalah berupa isu yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban seandainya paslon 1 menang dalam Pilkada.

Sementara itu pada paslon urut nomor dua di mana paslon 2 tidak menjawab pertanyaan paslon 1 yang menanyakan tentang bagaimana perasaan mereka selaku pengambil kebijakan, ketika melihat kehidupan warga semakin sulit.

“Pertanyaan paslon 1 ini berlatar derita dan nestapa warga korban penggusuran akibat kebijakan dari paslon 2, seperti tergambar dalam film ‘Jakarta unfair’,” kata dia.

Atas pertanyaan itu paslon 2 memang memberikan jawaban, tetapi substansi pertanyaan paslon 1 mengenai ‘perasaan’ atau reaksi batin mereka melihat derita dan nestapa warga korban penggusuran tidak diungkapkan.

Padahal, lanjut dia, sebagai calon pemimpin, ada baiknya jika paslon petahana mau menunjukkan sekedar rasa empatinya kepada warga yang menjadi korban dari kebijakan yang mereka buat sebelumnya.

Kedua, paslon 2 juga tidak menanggapi pernyataan paslon 3 yang mengingatkan bahwa lima tahun yang lalu pernah ada janji untuk membangun kampung deret, tetapi janji tersebut tidak pernah direalisasikan.

Walaupun pernyataan paslon 3 tidak langsung diarahkan pada paslon 2, tetapi publik tentu paham bahwa pernyataan itu diarahkan kepada paslon 2. Sebab, lima tahun yang lalu, paslon petahana inilah yang membuat janji tersebut.

Ia menegaskan penjelasan dari paslon 2 mengenai hal itu sebetulnya penting diutarakan agar calon pemilih Pilkada 2017 bisa mengetahui alasan paslon petahana tidak merealisasikan program yang mereka janjikan pada masa kampanye Pilkada 2012.

Paslon Urut Tiga Pertama, paslon 3 tidak menanggapi pernyataan paslon 2 yang menyatakan bahwa calon gubernur dari paslon 3 pernah menolak memasukan pendidikan antinarkoba dalam kurikulum ketika menjabat sebagai Mendikbud.

Pernyataan paslon 2 itu sebetulnya penting ditanggapi, sebab calon pemilih perlu mengukur komitmen paslon 3 terhadap upaya pemberantasan narkoba. Sebab, salah satu komitmen paslon 3 pada sesi debat adalah memberantas narkoba.

“Walaupun pascadebat pernyataan paslon 2 dibantah oleh paslon 3, tetapi penyampaian klarifikasi diluar forum debat tentu berbeda nilai dan jangkauan pengaruhya dengan pelurusan masalah yang disampaikan diluar acara debat,” kata dia.

Kedua, paslon 3 juga tidak merespons secara tegas pernyataan paslon 2 yang pada intinya menyatakan mereka hanya bisa berteori tanpa bisa melakukan aksi dalam soal pembangunan.

“Jawaban memang diberikan oleh paslon 3, tetapi terkait dengan substansi pernyataan bahwa mereka hanya bisa berbicara atau berteori saja tidak direspons secara ‘clear’ oleh paslon 3,” kata dia.

Walaupun pernyataan paslon 2 itu sebetulnya bukan soal yang berat, sebab hanya menyangkut kritik yang lazim dilontarkan oleh paslon petahana kepada kompetirornya yang belum pernah menjabat, tetapi hal itu ada baiknya untuk diklarifikasi.

“Calon pemilih tentu perlu memastikan paslon yang akan dipilih nantinya tidak hanya mampu berteori, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang kongkret mengenai prospek keberhasilan dari program yang paslon tawarkan kepada mereka,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Said, perlu ditegaskan bahwa masih belum lengkapnya penjelasan dan klarifikasi yang diberikan oleh para paslon tidak menunjukan rendahnya kualitas para paslon dalam mengikuti debat.

“Secara umum saya bahkan dapat mengatakan kualitas para paslon cukup memadai, walaupun pada diri tiap-tiap paslon terdapat kelebihan dan kekurangan,” kata dia.