Berikut 3 Kritikan KPK kepada Pemerintahan Jokowi

0
267

Merajalelanya korupsi menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga antirasuah, KPK tidak hanya ingin menangkap koruptor-koruptor kakap, tetapi juga berharap ada upaya pencegahan dan edukasi sehingga seluruh elemen masyarakat menghindari korupsi karena kesadaran bahwa perbuatan tersebut tercela, nista dan melanggar hukum, bukan karena semata-mata takut ditangkap tangan mereka, atau satgas pungli.

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK era Agus Rahardjo setidaknya memiliki tiga keluhan dan permintaan kepada pemerintahan Joko Widodo.

Perbaikan sistem birokrasi

Ketua KPK Agus Rahardjo menilai sistem birokrasi di Indonesia masih belum efektif, sehingga membuka pintu lebar terjadinya korupsi.

“Ini yang harus jadi perhatian Pak Presiden bagaimana birokrasi itu segera bisa dituntaskan efektivitasnya, dicegah adanya korupsi,” ujar Agus, saat Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Menurut Agus, belum efektifnya birokrasi di Indonesia salah satunya disebabkan tumpang tindihnya kewenangan antar kementerian/lembaga dalam menghadapi suatu persoalan. Tumpang tindih kewenangan tersebut juga menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.

KPK berharap, reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah segera terealisasi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Agus, memberikan contoh alokasi anggaran yang rawan terjadi penyimpangan. Misalnya, kata Agus, alokasi anggaran pelayanan kesehatan di Indonesia yang mencapai 40 persen.

Menurut dia, ada kesalahan sistem yang perlu dibenahi dalam alokasi dana tersebut, karena dimungkinkan ada ketimpangan distribusi dalam anggaran tersebut.

“Sebanyak 40 persen pelayanan kesehatan itu untuk pembelian obat, padahal di negara lain 17 persen. Maka dari itu, perlunya perbaikan sistem distribusi (alokasi anggaran).” Tutur Agus saat menghadiri Indonesia Internasional Book Fair di JCC akhir September lalu.

Semangat antikorupsi yang rendah

Agus Rahardjo juga mengeluhkan gairah aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya dalam menegakkan hukum antikorupsi. Padahal, korupsi kian menggurita di negeri ini.

Hal ini pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat memberikan sambutan acara Indonesia Internasional Book Fair yang diselenggarakan di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan akhir September lalu.

Agus mengatakan, untuk memberantas korupsi yang semakin marak, KPK tidak bisa sendirian.

“KPK perlu banyak teman, tidak mungkin melakukan pemberantasan korupsi sendirian. Kita melihat di negara kita, semangat kita kurang pada pemberantasan korupsi, begitu merajalelanya korupsi di negara kita,” ujar Agus.

Penguatan institusi KPK

Agus Rahardjo meminta pemerintahan Jokowi memperkuat status KPK secara kelembagaan melalui undang-undang yang lebih tinggi. KPK, menurut dia, harus diatur dalam konstitusi sehingga posisinya sama seperti kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dikategorikan sebagai lembaga ad hoc (sementara).

“Basis pendirian KPK mungkin dicantumkan ke UU yang lebih tinggi. Banyak kementerian dan lembaga yang diatur dalam UUD 1945, seperti BPK, Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendikbud, supaya tidak mudah dibubarkan,” kata Agus kepada media akhir September 2016.

Menurut dia, jika melihat fenomena korupsi saat ini, KPK menjadi salah satu unsur lembaga negara yang dibutuhkan secara permanen. Sebagaimana di negara-negara lain yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi memiliki kedudukan yang sangat kuat.

Dia mencontohkan, Singapura telah memiliki lembaga pemberantasan korupsi sejak tahun 1952 dan Hongkong sejak 1972.