Apa yang Akan Dilakukan GNPF-MUI Setelah Ahok Sudah Dipenjara?

0
92

Setelah sidang vonis diselenggarakan dan Ahok dipenjara, banyak yang mempertanyakan kelanjutan dari GNPF-MUI. Pasalnya gerakan itu dibentuk saat muncul kasus penodaan agama.

Kasus kutipan surat Al Maidah ayat 51 adalah yang dianggap menistakan agama. Sampai akhirnya sejumlah pihak ada yang melaporkan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu ke pihak berwajib.

Permasalahannya sendiri sudah diselesaikan dan hasilnya terdakwa dinyatakan bersalah. Hakim menjatuhi hukuman selama dua tahun kepada terdakwa dalam kasus penodaan agama.

Hingga akhirnya terbentuklah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Organisasi itu paling depan melakukan pengawalan dalam kasus yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama.

Sampai akhirnya sejumlah pertanyaan dikeluarkan mengenai hasil akhir kasus yang berujung pada penahanan terdakwa. Mereka mencari tahu kemana GNPF-MUI akan dibawa setelah Ahok dipenjara.

Sejumlah pihak menduga jika akan dibubarkan sementara yang lain berharap agar tetap bertahan. Rupanya hal tersebut sudah diketahui oleh pihak GNPF-MUI.

Ustaz Bachtiar Nasir selaku ketua gerakan itu ikut angkat bicara mengenai pertanyaan warga. Pihaknya mengaku jika belum bisa memastikan langkah selanjutnya.

Baik organisasi yang akan dibubarkan atau tetap bertahan dan dilanjutkan untuk mengawal sejumlah kasus lainnya di Indonesia.

Bachtiar mengatakan jika gerakan tersebut adalah penitia  yang dibentuk secara sementara sebagai pengawal fatwa MUI secara resmi. Terutama dalam kasus pidato Ahok saat melakukan kunjungan.

Akan tetapi untuk langkah kedepannya Bachtiar mengaku belum mengetahuinya. Ia akan melakukan perundingan terlebih dahulu dengan sejumlah ulama.

Musyawarah akan dilakukan dengan sejumlah ulama dari perwakilan daerah. Itu dilakukan untuk mencari tahu langkah kedepannya.

Selain itu ia juga beralasan jika selama ini masyarakat Indonesia dianggap berperan dalam kegiatan yang dilakukan oleh gerakan tersebut.

Sementara untuk legalitas juga tak dimiliki oleh gerakan tersebut. sehingga perlu adanya penyelesaian. Jika tanpa adanya ketetapan hukum maka bisa saja organisasi dibubarkan.

Oleh karena itu GNPF-MUI akan melakukan perundingan. Ia juga mengaku organisasi yang dibuat tak ikut campur dalam gerakan partai politik.