7 Media Online Terseret Dalam Kasus Eko Patrio

0
466

Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” memberikan penjelasan soal pemberitaan di media online yang menyebutkan bahwa ia menganggap penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu.

Ia merasa tak pernah diwawancara media apapun soal itu.

“Ada tujuh media online yang buat saya imaginer, mengarang bebas,” ujar Eko, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Menurut dia, pemberitaan di media online tersebut tidak benar.

Ketika pertama kali mengetahui berita itu, Eko mengaku kaget dan langsung mengklarifikasi melalui akun instagramnya, @ekopatriosuper.

“Kami mengambil kesimpulan ini bagian dari fitnah zalim yang tadi saya sebutkan tadi, baik saya maupun kepolisian,” kata Eko.

Ia mengatakan, tak hanya dirinya yang dirugikan atas pemberitaan ini.

Kepolisian, khususnya Densus 88 yang sudah bekerja keras memerangi teroris juga terkena dampaknya.

Eko justru mengapresiasi kepolisian atas apa yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari teroris.

Ia aberharap awak media menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Ini pembelajaran juga biar balance dan juga masyarakat tidak gundah dan gulana tidak juga mudah terhasut, terprovokasi dengan pernyataan yang dibuat media online yang notabene adalah tidak bertanggung jawab,” kata Eko.

Saat disinggung soal ketidakhadiran dirinya saat diundang penyelidik pada Kamis (15/12/2016), Eko mengaku ada pekerjaan yang harus dihadirinya.

Ia membantah bahwa dirinya sengaja menghindari pemeriksa.

“Saya dari kemaren mau datang, cuma kondisinya saya harus mengantarkan berkas dan ada rapat di internal partai,” kata Eko

Deadline 1×24 Jam

Eko juga telah mempersiapkan laporan ke Bareskrim Polri terhadap tujuh media online yang menulis bahwa dirinya menyebut penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu.

Ia memberi waktu selama 1×24 jam bagi media-media tersebut untuk mengklarifikasi pemberitaannya.

“Perlu juga membuat laporan dan nanti akan ditelusuri pihak yang mana yang mengarang bebas,” ujar Eko, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Namun, Eko enggan menjelaskan media mana saja yang dimaksud.

Pernyataan Eko yang ditayangkan media itu bisa diakses di dunia maya.

Eko pun telah memberikan hak jawab kepada media-media tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pers.

“Saya kemarin sudah komunikasi dengan penyidik, sekarang hanya mengantarkan surat legalitas kami dan saya harap bisa ditelusuri,” kata Eko.

Ia mengatakan, langkahnya didukung penuh oleh partai dan kepolisian untuk membuat laporan.

Eko ingin kejadian ini menjadi pelajaran bagi media untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Jika dalam waktu yang ditentukan tak ada iktikad baik dari media yang menayangkan berita itu, maka laporan Eko akan diproses.

“Sebagai warga negara yang baik, saya support dan mohon bantuan pihak kepolisian untuk mengusut. Kemudian berharap secepatnya diselesaikan agar masyarakat tidak resah,” kata Eko.

Pengacara Eko, Firman Nurwahyu, mengatakan, kliennya sama sekali tak pernah diwawancara, baik lewat telepon maupun tatap muka, mengenai penangkapan teroris.

Menurut dia, apa yang diberitakan di tujuh media tersebut adalah imajiner dan karangan yang dibuat oleh penulisnya.

Sebagai anggota DPR RI, Eko semestinya memberi rasa aman dan nyaman di masyarakat. Dengan demikian, kata Firman, mustahil kliennya melontarkan pernyataan seperti itu.

“Tulisan itu membuat kegaduhan. Maka Pak Eko gunakan haknya, laporkan perbuatan fitnah itu tadi,” kata Firman.